Jepang Sepakati Resolusi Pelanggaran HAM di China

Jelang pembukaan secara resmi Olimpiade Musim Dingin Beijing, Majelis Rendah Jepang melaksanakan sidang pleno. Dalam acara tersebut, mereka setuju mengeluarkan sebuah resolusi yang menyatakan keprihatinan atas situasi hak asasi manusia di China.

Dilansir France24, resolusi itu menunjukkan bahwa komunitas global baru-baru ini mengungkapkan keprihatinan tentang situasi pelanggaran HAM yang serius di Xinjiang, Tibet dan Hong Kong. Ada pelanggaran kebebasan beragama dan penahanan secara paksa yang dilakukan pemerintah Beijing.

Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa, usai resolusi itu disetujui, mengatakan bahwa negaranya menyatakan keprihatinan serius tentang situasi HAM di wilayah Xinjiang dan akan bekerja dengan negara-negara lain yang memiliki nilai-nilai yang sama.

Dia menjanjikan bahwa pemerintah Jepang akan terus bekerja sama erat dengan komunitas global untuk mengatasi masalah tersebut dengan tegas.

Bagi Jepang, China adalah salah satu negara mitra penting selain Amerika Serikat (AS). Dua negara itu adalah mitra dagang terbesar Jepang. Sikap yang diambil Jepang sejauh ini sangat hati-hati jika menyangkut tentang China.

Dilansir NHK, dalam resolusi yang disetujui oleh Majelis Rendah Jepang tersebut, tidak disebutkan secara terus terang negara China atau istilah "pelanggaran hak asasi manusia."

"Masalah HAM tidak bisa hanya menjadi masalah domestik, karena HAM memiliki nilai-nilai universal dan merupakan masalah yang patut menjadi perhatian masyarakat internasional," kata resolusi itu.

Dalam acara Olimpiade Beijing, Jepang telah mengumumkan tidak akan mengirimkan delegasi pemerintah. Langkah itu dilakukan menyusul boikot diplomatik yang telah dilakukan oleh AS dan beberapa negara sekutu lainnya, terkait kondisi hak asasi manusia di China. Meski begitu, Tokyo juga menghindari secara eksplisit istilah "boikot."

Meski sejauh ini resolusi yang diadopsi oleh Jepang tidak menyebutkan secara eksplisit negara China, tapi maksud dan tujuannya jelas terlihat. Pemerintah China, melalui juru bicara Kementrian Luar Negeri Zhao Lijian segera menanggapi resolusi tersebut.

Menurut Xinhua, Zhao Lijian menegaskan bahwa Jepang tidak memiliki wewenang apa pun untuk membuat pernyataan sewenang-wenang tentang kondisi hak asasi manusia negara lain.

Dia juga mengatakan bahwa resolusi itu mengabaikan fakta dan kebenaran, memiliki niat jahat merendahkan HAM China, melanggar hukum internasional serta terlalu mencampuri urusan dalam negeri China.

Dengan tegas, Zhao juga menyatakan bahwa Jepang tidak memiliki wewenang apa pun untuk membuat pernyataan tentang kondisi HAM negara lain, karena Jepang telah melakukan banyak kejahatan selama perang agresi yang dilakukan di masa lalu.