Jepang Tunda Insentif Perempuan yang Pindah dan Nikahi Pria Desa

Berdasarkan laporan Migrasi Penduduk Jepang pada 2023, terdapat lebih dari 68 ribu orang yang pindah ke Tokyo dibandingkan ke wilayah lain dengan tujuan meningkatkan pendidikan dan mendapatkan peluang kerja, dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan. Hal ini telah menjadikan Tokyo sebagai kota terpadat di dunia dengan total penduduk lebih dari 37 juta jiwa.

Namun, perpindahan besar-besaran ke Tokyo berdampak pada menurunnya populasi di pedesaan, mengakibatkan persebaran penduduk yang tidak merata. Wilayah pedesaan banyak kekurangan tenaga kerja dan banyak fasilitas umum tutup, sehingga pembangunan desa menjadi terhambat.

Dilansir Vice, diperkirakan pada 2040, sebanyak 869 kotamadya akan hilang jika tren ini terus berlanjut.

Dengan pemberian insentif ini, pemerintah Jepang berharap dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa melalui pemerataan penduduk. Bahkan, pemerintah Jepang juga akan menanggung biaya perjalanan untuk menghadiri acara pernikahan di pedesaan.

Sebelumnya, pemerintah juga menawarkan insentif sebesar 3 juta yen Jepang atau setara Rp326 juta pada 2019 untuk keluarga di Tokyo yang pindah ke pedesaan guna membuka usaha, bekerja di pedesaan, atau bekerja jarak jauh.

Meskipun program ini didanai oleh pemerintah pusat dan daerah, masih sedikit orang yang ikut serta dalam program ini. Awalnya hanya 71 orang yang berpartisipasi dan kemudian meningkat menjadi 2.381 orang pada tahun 2021, dikutip dari SCMP. 

Dilansir AP News, angka pernikahan di Jepang tahun lalu mencatat rekor terendah dalam 90 tahun, dengan penurunan sebesar 6 persen menjadi 474.717 pernikahan. Banyak kaum muda di Jepang semakin enggan untuk menikah dan memiliki anak.

Tingginya biaya hidup, gaji yang tidak sepadan, serta sulitnya menyeimbangkan pekerjaan dan membesarkan anak menjadi faktor utama menurunnya angka pernikahan yang pastinya berdampak pada angka kelahiran.

Menurut data pemerintah Jepang, terdapat 727.277 kelahiran pada 2023, yang menunjukkan penurunan 5,6 persen dibanding tahun sebelumnya, menjadi tingkat terendah dalam delapan tahun terakhir. Hal Ini menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan negara. Pejabat publik mengatakan situasi ini sebagai kondisi kritis dan mendesak otoritas untuk bertindak.

Dengan populasi yang semakin menua dan menyusut, masalah ini bisa berdampak panjang terhadap ekonomi dan keamanan nasional Jepang. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menyatakan bahwa enam tahun ke depan adalah kesempatan terakhir bagi Jepang untuk memperbaiki situasi kritis ini.

Rencana pemberian insentif oleh pemerintah Jepang mendapat banyak penentangan di seluruh negeri. Banyak orang berpendapat bahwa perempuan meninggalkan pedesaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Tokyo, dan rencana ini dinilai mencerminkan kurang pahamnya pemerintah tentang alasan mengapa perempuan meninggalkan pedesaan.

Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa rencana ini adalah penyalahgunaan pajak dan masa depan perempuan tidak dapat diukur dengan uang.