Jakarta, IDN Times - Jerman, pada Senin (21/7/2025), memperbolehkan perwakilan dari pemerintahan Taliban untuk masuk ke negaranya untuk memproses deportasi imigran Afghanistan. Masuknya pejabat Afghanistan di Jerman ini menjadi yang pertama kali sejak Taliban kembali berkuasa menyusul penarikan tentara Amerika Serikat (AS) pada 2021.
Dalam beberapa bulan terakhir, Jerman terus mengupayakan pengetatan penjagaan perbatasan dengan Polandia dan mendorong deportasi imigran ilegal di negaranya.
Kanselir Jerman Friedirch Merz mengatakan, kehadiran perwakilan Taliban ke Jerman ini bukan berarti pengakuan diplomatik terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan.
“Pemerintah Jerman memiliki kepentingan memastikan bahwa warga Afghanistan di Jerman mendapatkan dukungan konsuler dari negaranya. Dukungan ini termasuk dalam mendapatkan paspor dari pemerintah di Afghanistan,” tuturnya, dikutip Deutsche Welle.
Perwakilan Taliban tiba di Jerman pada akhir pekan lalu. Mereka sudah bekerja di Kantor Kedutaan Besar Afghanistan di Berlin dan Kantor Konsulat Jenderal Afghanistan di Bonn.
Sejak awal 2025, Jerman sudah meminta bantuan Qatar untuk memediasi dan memfasilitasi pemulangan imigran Afghanistan dengan Taliban.
Pada Jumat (18/7/2025), Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt mengatakan bahwa 81 imigran Afghanistan yang dideportasi adalah individu yang berbahaya dan terlibat kasus kriminal di Jerman.
“Terdapat proses yang legal dari deportasi imigran Afghanistan ini. Repatriasi ini diorganisir dengan bantuan Qatar dan langsung berhubungan dengan Afghanistan. Pesawat yang mengantar pun langsung terbang ke Afghanistan,” terangnya, dilansir DPA International.
Ia mengakui memang sudah menghubungi Taliban untuk memproses pemulangan warga Afghanistan. Ia menyebut, kontak ini penting dalam proses ini meski tidak memiliki hubungan diplomatik.
Kepala Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Turk mengkritisi tindakan Jerman. Ia mendorong kebijakan ini untuk ditangguhkan.
“Kami meminta Jerman untuk menghentikan proses pemulangan imigran dan pencari suaka asal Afghanistan. Mereka terancam dipersekusi di negara asalnya dan ditangkap paksa, atau mendapat siksaan begitu tiba di Afghanistan,” ungkapnya.
Juru Bicara Komisi HAM PBB, Ravina Shamdasani menyebut bahwa tidak seharusnya puluhan pencari suaka Afghanistan itu dipulangkan karena situasi di negara asalnya dalam kondisi yang memprihatinkan.