Jerman Permudah Masuknya Pekerja Terampil dari Uzbekistan

Menurut data kantor berita Jerman DPA, sekitar 13.700 warga negara Uzbekistan saat ini tinggal di Jerman. Sebagian besar tinggal secara legal. Namun, diperkirakan sekitar 200 orang memenuhi syarat untuk dipulangkan ke Uzbekistan.

Perjanjian migrasi ini mencakup mekanisme kerja sama untuk mengirim kembali migran yang tidak memiliki hak untuk tinggal di kedua negara. Hal ini sejalan dengan sikap pemerintah Jerman yang telah memperketat kebijakannya terhadap migrasi dalam beberapa bulan terakhir.

"Kami membawa pekerja dan tenaga terampil ke negara kami yang sangat dibutuhkan di bidang manufaktur, perdagangan kecil, keperawatan, dan banyak bidang lainnya," ujar Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, dilansir dari Bloomberg. 

Dilansir Euronews, selain perjanjian migrasi, Scholz dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev juga menandatangani tujuh perjanjian lainnya. Perjanjian-perjanjian tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk manajemen sumber daya air berkelanjutan dan kemitraan mineral kritis.

Kedua negara menandatangani deklarasi bersama tentang kerja sama yang lebih dalam mengenai bahan baku kritis, termasuk tembaga. Langkah ini bertujuan membantu membuat rantai pasokan lebih tangguh, terutama dalam menghadapi ketegangan geopolitik global.

Jerman dan Uzbekistan juga sepakat untuk bekerja sama di bidang kedokteran hewan dan peternakan. Selain itu, mereka menandatangani perjanjian kerja sama transportasi, termasuk pengembangan perjalanan kereta api berkecepatan tinggi. 

Kunjungan Scholz ke Uzbekistan merupakan bagian dari strategi pemerintah Jerman untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tengah di berbagai bidang. Upaya ini dinilai penting bagi Jerman dalam mendiversifikasi sumber energi dan lepas dari ketergantungan pada negara-negara seperti Rusia dan China.

Setelah Uzbekistan, Scholz dijadwalkan mengunjungi Kazakhstan pada Senin (16/9/2024). Pembicaraan di Kazakhstan diperkirakan akan berfokus pada pasokan minyak dan gas ke Jerman, serta sanksi terhadap Rusia terkait invasi ke Ukraina. Scholz juga akan mendorong Kazakhstan untuk memperluas pengiriman minyak mentah ke kilang utama di Jerman timur.

Pada Selasa (17/9), Scholz, Mirziyoyev, dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev akan bertemu dengan presiden Tajikistan, Kirgistan, dan Turkmenistan di Astana. Pertemuan ini menandai pertama kalinya seorang Kanselir Jerman menghadiri pertemuan puncak dengan kepala negara dari kelima republik bekas Soviet tersebut.

Meski demikian, kunjungan Scholz ke Asia Tengah juga menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW). HRW menyatakan bahwa pertemuan puncak tersebut akan menjadi kesempatan yang terbuang jika Scholz tidak mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di kelima negara tersebut.