Undang-undang layanan militer baru di Jerman disetujui oleh parlemen dengan suara mayoritas
Sistem layanan militer baru memprioritaskan layanan sukarela dengan gaji minimal 2.600 euro per bulan
Persetujuan RUU dipicu oleh ketegangan invasi Rusia ke Ukraina dan memicu protes dari ribuan siswa di Jerman
Jakarta, IDN Times - Parlemen Jerman pada Jum'at (5/12/2025), menyetujui undang-undang layanan militer baru di tengah ancaman Rusia. RUU kontroversial ini disetujui dengan suara 323 mendukung, 272 menolak, dan satu abstain.
Undang-undang tersebut memperkenalkan sistem ganda untuk meningkatkan personel angkatan bersenjata hingga 260 ribu prajurit aktif dari 183 ribu saat ini, ditambah 200 ribu cadangan pada 2035. Langkah ini memenuhi target NATO di tengah ketegangan Eropa.
Undang-undang baru memprioritaskan layanan militer sukarela dengan gaji minimal 2.600 euro (Rp19,4 juta) per bulan selama enam bulan pertama, ditambah bonus bagi yang berkomitmen selama 12 bulan atau lebih. Pendaftaran wajib militer akan dimulai pada tahun 2026 untuk pria kelahiran 2008 ke atas yang akan menjalani kuesioner dan pemeriksaan medis, sementara wanita dapat bergabung secara sukarela.
Kementerian Pertahanan wajib melaporkan data rekrutmen setiap enam bulan kepada parlemen Jerman. Jika target jumlah prajurit tidak tercapai, parlemen dapat mengaktifkan wajib militer berbasis kebutuhan melalui sistem undian.
"Kebebasan berekspresi, berpendapat, beragama, dan berdemonstrasi tidak akan terjaga jika negara tidak melindunginya. Mereka yang benar-benar ingin mempertahankannya harus berani bertindak, bukan sekadar menunggu dari kejauhan,"ujar Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, dilansir CNN.
Sistem ini membangun fondasi cadangan untuk keadaan darurat NATO, dengan angkatan bersenjata Jerman saat ini berjumlah 184.242 personel aktif, termasuk 12.062 sukarelawan wamil.
Persetujuan RUU ini dipicu oleh ketegangan akibat invasi Rusia ke Ukraina, di mana pakar militer memperkirakan Moskow dapat menyerang wilayah NATO dalam waktu 5-8 tahun. Jerman mengalokasikan miliaran euro untuk modernisasi peralatan militer angkatan bersenjata, setelah sebelumnya mengabaikan kebutuhan ini selama bertahun-tahun.
RUU yang sudah dimodifikasi ini disetujui oleh kabinet Kanselir Friedrich Merz pada Agustus 2025 lalu, setelah debat sengit antara partai CDU/CSU dan SPD. Ketua Komite Pertahanan, Thomas Röwekamp, menyebut undang-undang ini sebagai kompromi politik antara dua pandangan berbeda, dengan harapan keberhasilan melalui sistem sukarela.
Wajib militer sempat dihentikan pada tahun 2011 oleh Menteri Pertahanan, Karl-Theodor zu Guttenberg, setelah berjalan selama 55 tahun, tetapi undang-undang lama masih mengizinkan reaktivasi jika terjadi keadaan darurat atau ketegangan yang tinggi.
RUU ini memicu protes dari ribuan siswa di kota-kota seperti Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Dresden, dan Munich yang melakukan mogok sekolah sebagai bentuk penolakan terhadap rencana wajib militer.
Walaupun layanan sukarela menjadi prioritas, kritik muncul terkait pendaftaran wajib bagi pria dan kemungkinan penerapan wajib militer secara parsial. Thomas Röwekamp, mendesak agar keputusan tentang reaktivasi wajib militer diambil paling lambat musim panas 2027, jika jumlah sukarelawan tidak mencukupi. RUU ini akan dibahas oleh Dewan Federal sebelum Natal.