Jumlah Korban Tewas Genosida Israel di Gaza Capai 71.271 Orang

Pada Kamis, media lokal melaporkan bahwa seorang gadis muda meninggal di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah karena kedinginan yang ekstrem. Kondisi musim dingin yang keras terus berlanjut di Jalur Gaza, dengan badai besar dan suhu rendah yang menerjang wlayah tersebut.

Secara terpisah, Pertahanan Sipil Palestina di Gaza juga mengatakan bahwa tim mereka menemukan jenazah seorang ibu dan anaknya setelah kebakaran terjadi di sebuah tenda yang menampung para pengungsi di daerah Yarmouk, pusat Kota Gaza.

Awal pekan ini, Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) mengatakan bahwa setidaknya lima anak Palestina meninggal di Gaza pada Desember 2025. Ini disebabkan karena kurangnya tempat berlindung yang memadai.

Korban termasuk di antaranya adalah seorang anak berusia tujuh tahu bernama Ata Mai. Dilaporkan, anak tersebut tenggelam di sebuah kamp pengungsian darurat di barat laut Kota Gaza pada 27 Desember 2025 di tengah hujan lebat, angin kencang, dan suhu yang sangat dingin.

"Ata hilang pada siang hari. Meskipun upaya pencarian dan penyelamatan didukung oleh alat berat, jenazahnya baru ditemukan beberapa jam kemudian," kata Edouard Beigbeder, direktur regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara dalam sebuah pernyataan.

Beigbeder menambahkan bahwa anak-anak di Gaza telah cukup menderita dan berhak atas perlindungan dan tempat tinggal yang aman. Semua upaya harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan mendasar. Ia juga menyerukan masuknya perlengkapan penyelamat dan penunjang kehidupan dalam skala besar dan mendesak. Ini termasuk barang-barang yang sebelumnya ditolak atau dibatasi.

Saat ini, ratusan ribu keluarga Palestina tinggal di kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak dan tempat penampungan sementara di seluruh Jalur Gaza. Rumah mereka telah hancur akibat perang Israel yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.

Warga Gaza memulai tahun 2026 bukan dengan harapan atau kepastian, melainkan dengan keputusasaan karena menghadapi lebih banyak pembatasan dari Israel di tengah bencana kemanusiaan. Ini setelah keputusan Israel yang baru-baru ini memberlakukan larangan terhadap kelompok-kelompok bantuan internasional di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Merespons hal ini, PBB dan badan-badan kemanusiaan mengecam larangan tersebut sebagai tindakan terbaru dalam pola pembatasan ilegal terhadap akses kemanusiaan. PBB telah mendesak pihak berwenang Israel untuk mengizinkan tenda, selimut, dan perlengkapan lainnya masuk ke Gaza. Upaya ini untuk membantu keluarga-keluarga bertahan menghadapi kondisi musim dingin yang membahayakan nyawa warga Palestina.

Bagi Gaza, LSM internasional sangat penting karena lembaga tersebut mengelola atau mendukung sebagian besar rumah sakit lapangan dan pusat layanan kesehatan primer di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, LSM memberi penampungan darurat, layanan air dan sanitasi, pusat stabilisasi gizi untuk anak-anak dengan kekurangan gizi akut, dan kegiatan penanggulangan ranjau yang penting.

Meski mendapat kecaman internasional yang semakin meningkat, Tel Aviv mengabaikan seruan untuk mencabut pembatasan pengiriman bantuan. Pihaknya mencabut izin 37 LSM internasional pada 1 Januari 2026. Lembaga tersebut termasuk Dokter Tanpa Batas (MSF), ActionAid, International Rescue Committee, dan Norwegian Refugee Council.

Israel mengklaim LSM tersebut dianggap gagal mematuhi peraturan pemerintah baru yang mengharuskan mereka untuk memberikan informasi terperinci mengenai anggota staf, pendanaan, dan operasional mereka. Langkah tersebut mendapat kecaman dari 10 negara, yakni Jepang, Kanada, dan 8 negara Eropa (Inggris, Prancis, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Swiss). Mereka mengatakan aturan tersebut akan berdampak buruk pada akses layanan penting.

Kepala bidang kemanusiaan Uni Eropa, Hadja Lahbib, mengatakan rencana Israel untuk memblokir LSM internasional di Gaza berarti memblokir bantuan yang menyelamatkan nyawa.

"Hukum humaniter internasional tidak memberi ruang untuk keraguan, di mana bantuan harus sampai kepada mereka yang membutuhkan," ujarnya, dikutip dari BBC.

Sementara itu, Kepala HAM PBB Volker Turk, menyebut penangguhan LSM internasional itu keterlaluan dan sewenang-wenang. Menurutnya, hal itu memperburuk situasi yang sudah tidak dapat ditoleransi bagi rakyat Gaza.