Jakarta, IDN Times - Australia prihatin dengan pembubaran partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) oleh junta Myanmar. Australia juga mendesak pemerintah militer untuk mengejar proses yang lebih inklusif untuk mengembalikan demokrasi.
Adapun NLD merupakan partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Selain itu, junta Myanmar juga membubarkan 39 partai lainnya karena gagal memenuhi tenggat waktu untuk mendaftar pemilu.
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengaku sangat prihatin tentang penyempitan demokrasi di Myanmar. Australia juga menyayangkan persyaratan pendaftaran pemilu yang ketat di Myanmar.
Australia mendorong agar semua pemangku kepentingan harus diizinkan untuk mengambil bagian dalam proses politik di sana. Australia juga memperingatkan tindakan junta Myanmar menyebabkan kekerasan dan ketidakstabilan lebih lanjut.
"Rakyat Myanmar terus menunjukkan keberanian dan komitmen mereka terhadap negara demokratis dalam menghadapi meningkatnya represi dan kekerasan oleh rezim," kata departemen itu, dilansir SBS News.
"Kami akan terus memantau dengan cermat tindakan rezim, dan menyerukan pemulihan demokrasi termasuk pemilihan yang kredibel," tambahnya.
Myanmar berada dalam cengkeraman krisis kemanusiaan sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021. Lebih dari 3.100 tewas, lebih dari 20 ribu ditangkap, dan lebih dari 1 juta orang mengungsi.
Junta juga menahan ekonom Australia Sean Turnell, yang merupakan penasehat Suu Kyi, selama 650 hari di penjara, atas tuduhan melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi. Dia dihukum di pengadilan tertutup walau pada akhirnya diampuni dan dibebaskan pada November tahun lalu.
Australia telah menjatuhkan sanksi ekonomi pertamanya kepada Myanmar sejak kudeta. Australia diyakini akan memberlakukan sanksi lebih lanjut jika situasi di Myanmar tidak berubah dalam waktu dekat.
Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Vedant Patel, juga mengecam keputusan junta menghapuskan 40 partai politik di Myanmar.
"Pemilihan apa pun tanpa partisipasi semua pemangku kepentingan di Burma (Myanmar) tidak akan dan tidak dapat dianggap bebas atau adil," kata Patel.
Departemen Luar Negeri Inggris menyebut langkah junta sebagai serangan terhadap hak dan kebebasan rakyat Myanmar.
Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan, pembungkaman Partai NLD hanya akan membuat semakin sulit untuk memperbaiki situasi di Myanmar.
"Jepang sangat mendesak Myanmar untuk segera membebaskan pejabat NLD, termasuk Suu Kyi, dan menunjukkan jalan menuju resolusi damai atas masalah tersebut dengan cara yang mencakup semua pihak terkait," katanya.