Jakarta, IDN Times - Junta militer Guinea mengumumkan pembubaran pemerintah sementara pada Senin (19/2/2024). Militer tidak menyampaikan alasan pembubaran tersebut, tapi akan menunjuk pemerintahan baru.
Militer melakukan kudeta pada September 2021, dengan menggulingkan presiden pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu, Alpha Conde. Kudeta itu dipimpin oleh Kolonel Mamady Doumbouya.
Dilansir BBC, pengumuman ini berdasarkan keputusan presiden yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal Amara Camara, Sekretaris Jenderal Kepresidenan. Dia mengatakan pejabat tingkat bawah untuk sementara akan mengelola kementerian negara sampai pemerintahan baru ditunjuk.
Pemerintahan yang dibubarkan dipimpin oleh Bernard Goumou, yang ditunjuk sebagai perdana menteri oleh Doumbouya, yang menjabat sebagai presiden setelah kudeta. Pemerintahan itu mulai menjabat sejak Juli 2022.
Para menteri dari pemerintahan yang dibubarkan diperintahkan untuk menyerahkan paspor dan kendaraan dinas mereka. Rekening mereka juga dibekukan.
Junta juga menginstruksikan badan keamanan untuk “menutup” seluruh perbatasan negara sampai kementerian sepenuhnya diserahkan kepada junta.
Dilansir Al Jazeera, Doumbouya memimpin kudeta tersebut setelah ketegangan politik yang berkepanjangan di Guinea. Masalah politik itu pertama kali dipicu oleh upaya Conde yang sangat kontroversial untuk masa jabatan presiden ketiga pada tahun 2020.
Conde memenangi pemilu pada saat itu setelah mendorong konstitusi baru pada Maret 2020 yang memungkinkan dia mengabaikan batasan dua masa jabatan presiden di negara tersebut dan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.
Masa jabatan ketiga Conde dihadapkan dengan demonstrasi yang menentangnya. Protes itu menyebabkan lusinan orang tewas setelah bentrokan dengan pasukan keamanan, dan ratusan lainnya ditangkap.
Pemerintah saat itu juga telah menangkap beberapa anggota oposisi terkemuka karena dugaan peran mereka dalam menghasut dan bersekongkol dalam kekerasan pemilu di Guinea.
Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), Uni Afrika, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengecam kudeta di negara itu. ECOWAS sebagai blok ekonomi dan politik utama di kawasan, telah menekan militer untuk mengadakan pemilu dan memulihkan pemerintahan sipil.
Negara itu diperkirakan akan mengadakan pemilu untuk memulihkan pemerintahan demokratis pada akhir tahun ini. Para pemimpin militer di Guinea dan ECOWAS telah menyetujui batas waktu transisi selama 24 bulan pada bulan Oktober 2022.
Pemimpin junta Mamady dilaporkan telah berjanji untuk menyerahkan kendali pemerintahan kepada sipil sipil terpilih pada akhir tahun.