Kamboja Minta Junta Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

28 Jun 2022, 10:15 WIB

Aung San Suu Kyi (facebook.com/Aung San Suu Kyi)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn akan mengunjungi Myanmar sebagai bagian dari komitmen perdamaian ASEAN terkait junta. Sokhonn bakal mendesak junta militer untuk tidak menahan Aung San Suu Kyi, eks pemimpin de facto Myanmar yang saat ini mendekam di penjara.

Suu Kyi ditetapkan sebagai tahanan politik sejak junta yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021 silam. Kendati begitu, dukungan terhadap perempuan berusia 77 tahun itu terus mengalir sampai sampai hari ini.

Yang terbaru, pada April 2022 kemarin, pengadilan junta Myanmar memutuskan Suu Kyi bersalah atas tuduhan kasus korupsi. Suu Kyi dituduh menerima suap senilai 600 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp8,6 miliar. Tak hanya uang, Suu Kyi juga dilaporkan menerima emas batangan.

Sejak digulingkan pada kudeta tahun lalu, Suu Kyi di bawah tahanan rumah di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Naypyidaw. Saat ini, diketahui ia telah dipindahkan ke penjara.

1. Kamboja mendesak junta mengampuni Suu Kyi

Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn. (dok. Twitter Mir Sidiquee)

Dalam suratnya kepada junta Myanmar, Sokhonn meminta pengampunan untuk Suu Kyi. Pasalnya, Suu Kyi cukup memiliki peran penting untuk mengembalikan kondisi Myanmar kembali seperti sediakala.

“Aung San Suu Kyi dipandang oleh dunia internasional dan banyak orang di Myanmar menganggap Suu Kyi memiliki peran penting untuk mengembalikan negara Anda ke kondisi normal dan rekonsiliasi nasional melalui solusi politik yang damai,” tulis Sokhonn, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (28/6/2022).

2. Kunjungan Menlu Kamboja pada Maret 2022 dikecam aktivis

Twitter.com/Myanmar Now

Sejumlah aktivis sempat mengecam kinjungan terakhir Sokhonn pada Maret 2022 sebagai sebuah kegagalan yang menguntungkan junta militer.

“Proses perdamaian sukses tidak mungkin dilakukan dengan satu pihak saja,” lanjut Sokhonn dalam suratnya.

Di akhir surat, Sokhonn menegaskan bahwa sebuah resolusi politik damai untuk sebuah konflik, betapapun kompleksnya itu, harus melibatkan pembagian ruang politik oleh semua yang terlibat,” ucap dia.

3. Militer lakukan kudeta

Ribuan warga Myanmar menuntut militer Myanmar untuk segera menghentikan tindakan kekerasan setelah kudeta. (Twitter.com/PamelaFalk)

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian ini telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021 lalu dan diadili di Naypyitaw, ibu kota Myanmar.

Tatmadaw, yang telah memimpin Myanmar selama puluhan tahun sebelumnya, memulai klaim tidak berdasar tentang adanya kecurangan dalam pemilu tersebut dan melakukan kudeta.

Kemudian pada 1 Februari 2021, Tatmadaw mengumumkan keadaan darurat, melakukan kudeta di Naypyidaw, dan secara ilegal menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pemimpin partai NLD lainnya. Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin Myanmar.