Kanada Alokasikan Dana Rp4,6 Triliun untuk Bantu Suku Pribumi

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, pada Selasa (10/8/2021) berjanji untuk memberi dana kepada kelompok suku pribumi senilai 320 juta dollar AS atau sekitar Rp4,6 triliun. Menurut Trudeau, dana itu dialokasikan untuk pencarian makam tanpa tanda dan santunan kepada keluarga korban. 

Selain itu, anggaran sebesar 66 juta dolar AS atau sekitar Rp949,4 miliar sudah dialokasikan dalam rencana pencarian lokasi pemakaman, pembuatan monumen, serta biaya pemakaman kembali. Komite Penasehat Nasional (NAC) akan mengawasi jalannya kegiatan ini. 

Sedangkan, dana sisanya digunakan untuk bantuan kesehatan mental dan dukungan komunitas yang berguna dalam mengelola bangunan sekolah setempat. Bangunan sekolah nantinya akan dirobohkan atau dibangun ulang dengan struktur baru sesuai keinginan komunitas suku pribumi, dilansir dari RT.  

Terkait dengan kasus penemuan makam anak-anak suku pribumi, kepala komunitas suku pribumi sudah membawa kasus ini ke kepolisian atas tuduhan tindak kejahatan. Bahkan komunitas sudah menuntut Pemerintah Kanada, gereja, dan individu terkait dukungan pada institusi yang melakukan aksi kriminal. 

Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, Ottawa sedang mengadakan dialog khusus dengan masyarakat pribumi, komunitas, dan pemerintahan teritorial. Tujuannya adalah mengidentifikasi kebijakan serta rekomendasi regulasi terhadap hukum federal terkait kawasan di sekitar makam.  

Menteri Pelayanan Suku Pribumi Marc Miller mengatakan, selain trauma yang dirasakan anggota keluarga korban, komunitas suku pribumi juga berkata penemuan mayat ini membuka luka lama.

"Kami tahu bahwa kita tidak dapat menutup mata dan sebagai pemerintah Kanada dari non-pribumi, kita harus berdiri di samping dan membantu para penyintas, keluarganya dan komunitasnya sebagaimana mereka berusaha untuk menyembuhkan luka ini," kata Miller, dilansir dari CBS News. 

Dikutip dari The Globe and Mail, sejak Mei lalu, telah ditemukan lebih dari 1.200 makam tanda tanda di bekas sekolah asrama yang dikelola oleh Gereja Katolik. Pemerintah dan pihak gereja berupaya untuk memperbaiki tindak kejahatan yang dilakukannya dengan memberikan santunan kepada penyintas. 

Diketahui terdapat 150 ribu anak-anak Suku Metis dan Inuit yang dibawa dari keluarganya dan dipaksa masuk ke sekolah asrama. Pemerintah juga memberi dukungan kepada institusi untuk memutus anak suku pribumi dari bahasa, tradisi, dan budayanya yang selama ini disebut sebagai genosida budaya. 

Institusi tersebut sudah beroperasi dari akhir abad ke 19 hingga 1996 dan hampir sebanyak 60 persen sekolah asrama dikelola oleh Gereja Katolik. Bahkan Anglikan, Persatuan Gereja, dan Presbiterian juga ikut mengoperasikan sekolah itu serta mendapatkan dana dari pemerintah.