AS Tuduh Tiongkok Langgar Sanksi PBB terhadap Korea Utara
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memimpin upacara hari jadi Partai Pekerja Korea ke-75 di Lapangan Kim Il Sung, Pyongyang, 10 Oktober 2020. twitter.com/JohnDelury
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington D.C., IDN Times - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Selasa (01/12), menyatakan bahwa Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah melakukan "pelanggaran dahsyat" akibat kebijakannya yang dipercaya terus membantu Korea Utara.
Pernyataan ini disampaikan Pemerintah AS setelah dugaan berlanjutnya kegiatan ilegal atau transaksi gelap yang terjadi antara pebisnis-pebisnis dari Tiongkok dan Pemerintah Korut walaupun Tiongkok sudah menyetujui penerapan kebijakan sanksi PBB kepada Pemerintahan Kim Jong Un, seperti yang dilansir dari Reuters.
1. Tiongkok dipercaya terus langgar kebijakan sanksi PBB
Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping. twitter.com/China2ASEANTindakan Tiongkok yang terlihat samar-samar dalam mendukung penerapan sanksi PBB terhadap Korea Utara, membuat AS semakin yakin jika RRT dengan sengaja melanggar keputusan tersebut. Berdasarkan informasi yang dimiliki Kementerian Luar Negeri AS, mereka telah mencatat berbagai pelanggaran yang dilakukan Tiongkok seperti, mengizinkan keluar-masuknya kapal pengangkut batu bara dari Korea Utara ke Tiongkok sebanyak 555 kali, menampung 20.000 Pekerja Korut yang bekerja di Tiongkok, dan pemberian izin tinggal bagi 24 Pejabat Korea Utara yang terlibat dengan program senjata nuklir Korut, dilansir dari Reuters.
Menurut Wakil Riset Kementerian Luar Negeri AS, Alex Wong, Pemerintah Tiongkok sengaja membiarkan pelanggaran tersebut terjadi meskipun Tiongkok sudah menyetujui setiap resolusi penjatuhan sanksi PBB terhadap Korut pada tahun 2006, 2009, 2013, 2016, dan 2017. Pelanggaran ini mendorong AS untuk mempertanyakan itikad baik Republik Rakyat Tiongkok untuk memenuhi target denuklirisasi Semenanjung Korea.
2. Kementerian Luar Negeri AS luncurkan website pengaduan pelanggaran sanksi Korut
Halaman depan dari website dprkrewards.com yang diluncurkan Kementerian Luar Negeri AS. dprkrewards.com/Editor’s picks
Mengetahui terus berlangsungnya pelanggaran sanksi PBB terhadap Korut oleh banyak entitas, Pemerintah AS melalui kementerian luar negerinya membuat sebuah kebijakan khusus. Dengan harapan mempermudah proses pelacakan aksi pelanggaran dan ilegal yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk negara dan perusahaan, yang terus melakukan transaksi ekonomi dengan Korea Utara, Kemenlu AS membuka website pengaduan, DPRKrewards.com, dimana bagi setiap orang yang mengetahui ataupun memiliki informasi mengenai aksi pelanggaran akan ditawarkan pembayaran hingga 5 juta Dollar AS, dilansir dari AFP.
Sistem pemberian bayaran atau hadiah kepada masyarakat sipil dari dalam maupun luar negeri untuk membantu kebijakan Pemerintah AS bukanlah sesuatu yang baru. Amerika Serikat biasanya lebih memilih meletakkan "harga" agar mendapatkan informasi keberadaan teroris ketimbang pengaduan pelanggaran sanksi yang bersifat acak.
Baca Juga: Korea Utara Coba Retas Vaksin COVID-19 Korea Selatan
3. Mencari jawaban di tengah kebuntuan proses denuklirisasi Semenanjung Korea
Rudal balistik antar benua terbaru dan terbesar yang dimiliki Korea Utara yang masih belum diketahui namanya. twitter.com/martyn_williamsKepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara dianggap sebagai ancaman serius untuk keamanan regional dan global. Dilaporkan Reuters, menanggapi tuduhan AS, Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa mereka sudah menerapkan segala syarat dalam mengimplementasikan sanksi kepada Korut, dan ditambah RRT bersama Federasi Rusia juga berharap jika bantuan ekonomi dapat menjadi jawaban untuk memecah kebuntuan proses denuklirisasi.
Di mata Tiongkok, melemahnya perekonomian Korea Utara dianggap sebagai sebuah kesempatan agar komunitas internasional dapat membantu Korut sehingga Kim Jong Un mau semakin terbuka dengan program nuklirnya. Walaupun begitu, AS tidak sependapat karena menurut mereka di saat seperti inilah Pemerintah Tiongkok hendak memastikan dominasinya di dalam pasar Korea Utara.
Baca Juga: Korea Utara Coba Retas Vaksin COVID-19 Korea Selatan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
