Jakarta, IDN Times - Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo, komunikasi melalui telepon dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, pada Jumat, 21 Januari 2022.
Dalam komunikasi tersebut, PM Hun Sen membagikan informasi mengenai hasil kunjungannya ke Myanmar, mengingat kapasitas negara itu sebagai ketua ASEAN tahun ini.
Berdasarkan keterangan pers yang diterima IDN Times, Kamboja menegaskan konsensus lima poin tetap menjadi strategi utama untuk memulihkan situasi di Myanmar.
Konsensus lima poin merupakan hasil kesepakatan para pemimpin Asia Tenggara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar pada April 2021.
Pada saat yang sama, PM Hun Sen juga menyampaikan kekecewaannya terhadap junta Myanmar, yang tidak menunjukkan komitmen terhadap konsensus lima poin.
Hun Sen menegaskan konsensus para pemimpin Asia Tenggara berbeda dengan roadmap yang dibuat State Administration Council Myanmar, rezim pemerintahan Myanmar yang saat ini dipimpin Min Aung Hlaing.
Mengingat kedudukan Menteri Luar Negeri Kamboja sebagai utusan khusus untuk Myanmar, Hun Sen menegaskan, junta harus mengizinkan utusan khusus menemui seluruh pihak, termasuk National Unity Government (NUG) atau pemerintah Tandingan dari politisi yang dikudeta.
“Militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN, untuk dapat berkomunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar. Komunikasi ini sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif,” tulis keterangan tersebut.
Selama tidak ada kemajuan signifikan, maka keputusan Myanmar dalam forum regional hanya diwakili representasi non-politik.
Terkait usul PM Hun Sen tentang pembentukan Troika, yang terdiri dari Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei dan Menlu Indonesia dan didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi konsensus lima poin, Presiden Jokowi telah mencatat dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN.
“Presiden Jokowi sepakat atas usulan pembentukan Consultative Meeting yang terdiri dari Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, otoritas Myanmar dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi,” tulis keterangan tersebut.