Kejutan di Pilpres AS 2020, Dukungan LGBT ke Trump Melonjak

Angka dukungan kelompok LGBT itu tidak menggambarkan suara elektoral, faktor penentu menjadi presiden di AS. Menurut data, sekitar sembilan juta LGBT terdaftar memilih dalam Pemilu 2020 yang puncaknya berlangsung pada hari H, 3 November 2020.

Dukungan yang berlipat ganda bagi Trump cukup mengejutkan karena sejak memimpin AS, Trump dipandang sebagai pemimpin yang mendatangkan “bencana” bagi komunitas LGBTQ+ dan masyarakat AS secara umum, terutama dalam penanganan pandemik COVID-19 yang buruk.

Laman www.advocate.com mencatat bahwa meskipun Trump dan orang dekatnya, termasuk anak-anak Trump mengklaim dia mendukung hak-hak LGBTQ+, namun kenyataannya berbeda, karena ia mulai melarang transgender bergabung ke militer dan mendukung kasus antigay di Mahkamah Agung, yang bertujuan menghapuskan kelompok minoritas seksual dari sensus.

Di masa kepemimpinan Trump, komunitas LGBT makin rentan jadi korban diskriminasi dan rasis.

Mahkamah Agung menggelar sesi dengar pendapat berkaitan dengan hak-hak gay dan lesbian di AS, pada Rabu (4/11/2020), atau sehari sesudah hari pemilu. Hal ini dianggap akan mempengaruhi bagaimana aturan hukum soal diskriminasi.

Adu argumentasi yang terjadi menandai debat dalam kasus pertama yang dihadapi oleh hakim agung pilihan Trump, Amy Coney Barrett, yang baru diangkat sumpahnya seminggu sebelum pemilu. Hakim Barrett memiliki jejak sangat konservatif.

\Aktivis hak-hak keagamaan mendorong pengadilan untuk menggunakan kasus Fulton v. City of Philadelphia, yang sudah 30 tahun menjadi mediasi keberimbangan antara kebebasan berdasarkan hati nurani dan hak-hak kelompok minoritas (queer).

Sikap MA tidak hanya mempengaruhi proteksi terhadap LGBT, melainkan juga minoritas agama termasuk komunitas Yahudi, Muslim dan Mormon.

Dalam sebuah wawancara dengan Philadelphia Gay News, Joe Biden berjanji akan menandatangani Undang-Undang Kesetaraan (Equality Act) dalam 100 hari pertama jika dia menjabat presiden.

Biden adalah salah satu pemimpin yang memberikan suara untuk hak lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer, sejak menjabat sebagai wakil presiden pada masa Barack Obama dari 2009 hingga 2017.
Dia juga berjanji untuk memperluas hak-hak minoritas seksual internasional dengan membuat kesetaraan sebagai inti diplomasi pemerintahan AS, jika ia menang dalam pilpres AS 2020 dan menjabat pada Januari 2021.

The Equality Law atau UU Kesetaraan akan menjamin perlindungan yang konsisten dan non-diskriminatif bagi LGBTQ berkaitan dengan hak-hak kehidupannya mulai dari akses lapangan pekerjaan, perumahan, pinjaman bank, pendidikan, penggunaan ruang publik dan jasa, program yang dibiayai dana federal sampai jasa juri di pengadilan.

UU Kesetaraan ini akan mengamandemen undang-undang berkaitan dengan hak-hak sipil yang selama ini berlaku, termasuk UU Hak Sipil tahun 1964, UU Keadilan Perumahan, UU Kesetaraan Akses Pinjaman, UU Pemilihan Juri di Pengadilan dan sejumlah UU tentang ketenagakerjaan. UU baru akan secara eksplisit mengikutsertakan orientasi seksual dan identitas gender sebagai karakteristik yang wajib dilindungi.