Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Hadapi Masalah Cukup Berat

Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 mengambil tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 November 2022 lalu mengatakan tema ini diambil dengan alasan Indonesia ingin menjadikan kawasan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan.

“Indonesia menginginkan agar ASEAN tetap penting dan relevan, to make ASEAN Matters,” kata Retno.

Penting di sini yang dimaksud Retno adalah ASEAN harus bisa menjadi penting dan relevan ke dalam bagi rakyatnya sendiri dan penting serta relevan ke luar bagi kawasan Indo Pasifik dan dunia.

Untuk menjaga tren pertumbuhan ini, Retno sendiri ingin bahwa ASEAN harus tetap mampu menjadi motor stabilitas kawasan dan menjaga sentralitasnya, mampu menangani kejahatan-kejahatan lintas batas, memperkuat ketahanan kesehatan, energi, pangan dan keuangan.

“ASEAN juga harus terus memperhatikan kepentingan rakyatnya termasuk para pekerja dan pekerja migran, juga harus terus memberikan perhatian terhadap peningkatan proteksi dan promosi HAM serta lebih mendekatkan ASEAN dengan kepentingan rakyat,” ungkap Retno.

Mengenai logo keketuaan Indonesia di ASEAN yang sudah dirilis oleh Jokowi di Kamboja, logo ini menggambarkan langit, gunung, laut dan bumi, serta burung Maleo sebagai salah satu kekayaan fauna Indonesia.

“Langit merupakan visualisasi dari merangkul, mengayomi. Gunung dan bumi merupakan visualisasi dari kekokohan dan kestabilan,” ucap Retno lagi.

Sementara, gunung juga disimbolkan sebagai simbol arah pertumbuhan yang optimis. Bentukan gunung bersifat layaknya sedang bertumbuh mengarah ke atas. Sebagai representasi arah, visualisasi tersebut memiliki arti membawa keseluruhan ASEAN bertumbuh ke arah yang lebih baik.

“Lautan, secara konseptual, merupakan penghubung dan pemersatu setiap pulau antar negara dalam kawasan. Simbolisasi fauna dengan profil burung Maleo merupakan representasi kekayaan hayati Nusantara karena Maleo merupakan burung khas endemik Sulawesi, Indonesia,” lanjut Retno.

Retno menjelaskan, bentuk keseluruhan simbol dalam logo tersebut sangat dinamis di mana ASEAN responsif dan adaptif merespon segala perubahan yang terjadi secara internal maupun eksternal.

Sementara itu, Retno mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia, di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Kita patut bersyukur di tengah ekonomi yang diproyeksikan terus menurun, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia,” tukas Retno.

Retno tak memungkiri bahwa kawasan Asia Tenggara memang pernah terkena dampak krisis keuangan yang cukup berat. Tetapi, setelah itu, Asia Tenggara memiliki kinerja ekonomi yang cukup kuat.

Tercatat pertumbuhan ekonomi ASEAN hampir selalu di atas rata-rata pertumbuhan dunia, antara lain:
Pada 2012 ASEAN :  6,2 persen, dunia : 2,7 persen
Pada 2015 ASEAN :  4,8 persen, dunia : 3,1 persen
Pada 2018 ASEAN :  5,2 persen, dunia : 3,3 persen
Pada 2019 ASEAN :  4,6 persen, dunia : 2,6 persen

“Proyeksi pertumbuhan kawasan ASEAN tahun 2022, sebesar 5,1 persen. Diprediksi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2 persen,” papar Retno.

Namun, di samping itu, Retno mengakui bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dijalankan saat situasi dunia masih dalam kondisi tak mudah.

Dari sisi geopolitik maupun ekonomi, situasi masih belum kondusif dan dunia masih mengalami tantangan multi-dimensi. Tantangan dari sisi geopolitik, rivalitas akan tetap tajam.

“Kita berharap rivalitas ini tetap dapat dikelola, sehingga tidak muncul konflik terbuka atau perang baru. Pengelolaan yang sama juga penting untuk dilakukan di Kawasan Indo-Pasifik dan di Asia Tenggara,” tutur Retno.

Hal yang sama juga diutarakan oleh mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda. Hassan pun menilai bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan berada di situasi yang sulit.

“Utamanya, persoalan bagaimana ASEAN menyelesaikan masalah Myanmar sesuai mandat leaders informal meeting di Jakarta, sesuai Lima Poin Konsensus,” kata Hassan, ditemui di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Hassan berpendapat bahwa Indonesia harus memiliki strategi jitu untuk menyelesaikan masalah Myanmar dalam status keketuaannya di ASEAN nanti.

“Itu situasinya, tergantung pada kita. Mustinya persoalan sesulit itu kita punya strategi jitu. Itu tugas para teman-teman saya, para diplomat,” ujar Hassan lagi.

Sebab, masalah Myanmar pun gagal diselesaikan oleh dua ketua ASEAN sebelumnya, yaitu Brunei Darussalam dan Kamboja.

“Jadi persoalan jatuh di pangkuan kita dan untuk masa satu tahun keketuaan untuk menyelesaikan masalah yang tidak mudah itu juga satu pekerjaan yang agak tidak mungkin, dari perspektif saya ya,” tutur Hassan.

Selain itu, Hassan juga menyebut bahwa konflik Myanmar adalah gangguan dari keamanan di kawasan ASEAN, meski konflik tersebut belum sampai merambah ke negara tetangga. Namun, potensi itu ada.

“Dengan kata lain, kalau kita mau jadi Epicentrum of Growth, tantangan utama bagaimana kita membuat ASEAN damai dan aman dengan kita bisa fokus pada ekonomi,” kata Hassan lagi.

“Tapi implikasi dari persoalan Myanmar yang belum terselesaikan bisa membawa gangguan kestabilan politik dan keamanan di kawasan. Walaupun fokus pada pertumbuhan, tolong jangan dilupakan masalah itu,” ucap dia.

Myanmar jatuh ke jurang krisis politik setelah junta militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 lalu. Berbarengan dengan itu, junta juga menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Wi Myint. Mereka berdua dijebloskan ke bui dan menjadi tahanan politik hingga saat ini.

Di masa keketuaan ASEAN yang dipegang Brunei dan Kamboja, dua negara ini bisa dibilang gagal menjembatani perdamaian Myanmar. Bahkan, Menteri Luar Negeri Kamboja yang sekaligus menjadi Utusan Khusus ASEAN pun gagal menemui Aung San Suu Kyi yang ditahan, saat berkunjung ke Myanmar untuk melakukan negosiasi dengan junta.

Selama krisis politik berlangsung, Myanmar juga mengeksekusi belasan aktivis demokrasi yang sebelumnya sudah ditahan. Mereka bahkan diadili di pengadilan tertutup dan tidak diketahui oleh keluarganya hingga akhirnya dieksekusi mati.

Indonesia merupakan negara anggota ASEAN yang cukup vokal menyuarakan perdamaian di Myanmar. Salah satunya adalah pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021 yang menyepakati Five Point Consensus (5PC).

Pertemuan ini pun dihadiri oleh komandan junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Namun, hingga saat ini, implementasi 5PC belum sepenuhnya terlaksana karena tidak adanya komitmen dari Myanmar sendiri.

Kelima butir 5PC ini adalah penghentian kekerasan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya, lalu melakukan dialog konstruktif di antara semua pihak untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.

Ketiga, Utusan Khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre dan terakhir, utusan khusus serta delegasi terkait akan mengunjungi Myanmar bertemu dengan pihak-pihak Myanmar.

Tak berhenti sampai di situ, tahun ini, tepatnya pada 27 Oktober 2022, Indonesia pun menginisiasi pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN yang bertempat di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pertemuan ini dikhususkan untuk membahas isu konflik Myanmar.

Kala itu, para menlu ASEAN menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan dari pelaksanaan 5PC.

“Alih-alih ada kemajuan, situasi bahkan dikatakan memburuk. Bahasa yang dipakai oleh Chair adalah “deteriorating and worsening.” Dan ini merupakan refleksi dari apa yang disampaikan oleh para Menlu ASEAN,” ujar Retno pada 27 Oktober 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan keprihatinan terhadap terus meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan banyak korban masyarakat sipil.

“Kita yakin, hanya dengan engagement dengan semua pihak, maka ASEAN akan dapat menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi berlangsungnya dialog. Dan dialog nasional inilah yang diharapkan akan dapat membahas masa depan Myanmar,” tegas Retno.
 
“Masalah Myanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh rakyat Myanmar sendiri. Oleh karena itu dialog di antara mereka menjadi sangat penting artinya. Tugas ASEAN memfasilitasi,” lanjut dia.

Di tahun ini, perjuangan Timor Leste pun dibayar tuntas. Timor Leste akhirnya masuk menjadi anggota ASEAN yang ke-11.

“Pada prinsipnya, ASEAN mengakui Timor Leste sebagai anggota. ASEAN juga memberikan status Timor Leste dan mengizinkan partisipasinya untuk semua pertemuan ASEAN termasuk KTT,” sebut pernyataan pemimpin ASEAN pada KTT di Kamboja, bulan lalu.

Selain itu, ASEAN juga merumuskan roadmap berbasis kriteria objektif untuk keangotaan Timor Leste. Roadmap ini nantinya akan dilaporkan di KTT ASEAN tahun depan.

"Semua negara anggota ASEAN dan mitra eksternal harus mendukung penuh Timor Leste untuk menggapai capaian pembangunan kapasitas dan dukungan lain untuk keanggotaan di ASEAN," lanjut pernyataan itu.

Timor Leste sendiri telah mengajukan untuk menjadi anggota ASEAN sejak 11 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2011. Indonesia pun salah satu negara ASEAN yang sangat mendukung masuknya Timor Leste.

Saat berkunjung ke Indonesia, Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta mengungkapkan negaranya sudah siap menjadi anggota ASEAN, setelah sekian lama mendaftar untuk bergabung dengan blok tersebut.

Ramos-Horta mengucapkan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap upaya Timor Leste, untuk bergabung menjadi anggota ASEAN.

“Kami berharap bisa bergabung saat keketuaan Indonesia tahun depan. Kami juga bagian dari Asia Tenggara,” kata Ramos-Horta, pada Juli 2022, saat bertemu Jokowi di Jakarta.

Ramos-Horta menegaskan bahwa Timor Leste sudah memenuhi segara syarat yang diajukan agar bisa bergabung dengan ASEAN, seperti di bidang ekonomi dan demokrasi.