Kemlu RI Bantah Klaim Israel soal Relokasi 100 Warga Gaza

27 Mar 2025, 19:19 WIB

Marcheilla Ariesta

Jubir Kemlu RI Roy Soemirat. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Intinya sih...

Israel mengklaim akan mengirim 100 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia, namun Kemlu RI membantah hal tersebut.
Indonesia fokus pada gencatan senjata tahap II dan rekonstruksi di Gaza, menolak rumor pemindahan warga Palestina ke Indonesia.
Israel ingin mengirim warga Gaza ke Indonesia untuk bekerja, dalam upaya memfasilitasi migrasi jangka panjang bergantung pada kerja sama Indonesia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Israel mengatakan akan mengirim 100 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia. Mereka mengklaim sudah ada pembahasan dengan pemerintah Indonesia terkait hal ini.

Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membantah hal tersebut. Kemlu menegaskan, tidak pernah ada pembahasan dengan Israel.

“Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga yang disebut oleh beberapa media asing,” kata juru bicara Kemlu Roy Soemirat, dalam pernyataan yang diterima IDN Times, Kamis (27/3/2025).

1. Tak ada kesepakatan apapun antara Indonesia dengan Israel

Jubir Kemlu RI Roy Soemirat. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Lewat medianya, Israel mengatakan sudah ada pembahasan dengan Indonesia terkait hal tersebut. Namun, menurut Kemlu tak ada pembahasan apalagi kesepakatan dengan pihak manapun terkait dengan masalah relokasi warga Palestina.

“Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut,” tegas Roy.

2. Indonesia dukung gencatan senjata tahap dua

Serangan Israel ke Gaza pada 5 Februari 2025. (dok. X/@Timesofgaza)

Roy menambahkan, Indonesia lebih mendorong terwujudnya gencatan senjata fase dua. Gencatan senjata tahap kedua ini akan berujung pada akhir dari perang di Gaza.

“Saat ini, Indonesia lebih mefokuskan dan mendorong terwujudnya Gencatan Senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” ucap Roy.

Gencatan senjata tahap dua ini belum tercapai karena Israel menunda-nunda negosiasi. Tel Aviv bahkan melanggar gencatan senjata tahap pertama yang terjadi sejak Januari 2025, dengan melakukan serangan udara dan operasi darat lagi.

Israel menyalahkan kelompok Hamas karena akhirnya mereka melakukan serangan tersebut. Hamas dituduh tidak bisa diajak kerja sama untuk memulangkan semua sandera Israel.

Namun, Hamas menegaskan, semua sandera akan dipulangkan jika tercapai kesepakatan gencatan senjata kedua yang berujung pada akhir perang.

3. Israel dorong ribuan warga Gaza ambil pekerjaan konstruksi di Indonesia

pasukan Israel di perbatasan Suriah. (Israel Defense Forces, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons)

Sebelumnya, media Channel 12 News melaporkan, 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia. Dengan dalih sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, mereka ingin mengirim warga Gaza keluar dari wilayah tersebut.

Inisiatif ini diawasi oleh Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), yang dipimpin oleh Ghassan Alian. Jika berhasil, tanggung jawab atas program tersebut akan dialihkan ke Direktorat Migrasi Israel, yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.

Tujuan dari percontohan tersebut adalah untuk menunjukkan kelayakan migrasi sukarela dan mendorong ribuan warga Gaza untuk mengambil pekerjaan konstruksi di Indonesia, menurut laporan tersebut. Sementara hukum internasional mengizinkan mereka yang meninggalkan Gaza untuk bekerja untuk kembali, tujuan yang lebih luas adalah untuk memfasilitasi migrasi jangka panjang, bergantung pada kerja sama Indonesia.

Kabinet Keamanan Israel menyetujui usulan Katz untuk mendirikan direktorat baru di dalam kementerian guna memfasilitasi emigrasi sukarela penduduk dari Jalur Gaza.

“Direktorat yang baru dibentuk tersebut bertugas mengawasi perjalanan yang aman dan terkendali bagi penduduk Gaza untuk keberangkatan sukarela mereka," menurut pernyataan dari kantor Katz. Ini termasuk mengelola logistik seperti mengamankan rute pergerakan, memproses individu di titik penyeberangan yang ditentukan, dan mengoordinasikan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung perjalanan melalui darat, laut, dan udara.

Katz menekankan bahwa inisiatif tersebut sejalan dengan hukum internasional dan visi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. "Kami bekerja dengan segala cara untuk melaksanakan visi presiden AS, dan kami akan mengizinkan setiap penduduk Gaza yang ingin pindah ke negara bagian ketiga untuk melakukannya," kata Katz.