Kenapa Wali Kota New York Zohran Mamdani Dituduh Komunis oleh Trump?

Mamdani merupakan anggota dari Democratic Socialists of America (DSA) sejak 2017 dan mengusung ideologi sosialisme demokrat. Inti dari sosialisme demokrat adalah mewujudkan masyarakat yang lebih egaliter dengan memberikan kontrol publik yang lebih besar terhadap sumber daya dan institusi. Gerakan ini tidak menuntut penghapusan total pasar bebas, melainkan mendorong agar kegiatan ekonomi diatur untuk kepentingan rakyat, bukan demi keuntungan.

Menurut pakar, Mamdani tidak mengadvokasi penghapusan kepemilikan pribadi atau kontrol negara atas semua industri, yang merupakan prinsip inti komunisme. Sosialis demokrat seperti Mamdani tetap berkomitmen pada proses demokrasi, mendengarkan pemilih, dan bersaing dalam pemilihan umum untuk mencapai kekuasaan. Tujuannya adalah reformasi dalam sistem yang ada, bukan revolusi total atau menggulingkan sistem politik.

Berbeda dengan sosialisme demokrat, komunisme mendasarkan diri pada ekonomi yang direncanakan secara terpusat tanpa adanya kekuatan pasar. Menurut Anna Grzymala-Busse, seorang profesor Universitas Stanford, konsep inti dari komunisme adalah kontrol satu partai tunggal terhadap masyarakat dan ekonomi, serta peniadaan oposisi dan pluralisme. Sosialisme demokrat justru muncul sebagai alternatif yang menolak konsep-konsep komunis seperti partai tunggal dan kepemilikan total negara atas alat produksi.

"Gagasan bahwa Mamdani adalah seorang komunis adalah fitnah yang tidak masuk akal,” ujar Geoffrey Kurtz, profesor di Borough of Manhattan Community College, dilansir Al Jazeera

Tuduhan komunis terhadap Mamdani sering dipicu oleh proposal kebijakannya yang berfokus pada redistribusi kekayaan dan keterjangkauan. Platform Mamdani bertujuan untuk menjadikan New York City lebih terjangkau, terutama bagi kelas pekerja, dengan mengusulkan kebijakan seperti pembekuan sewa apartemen. Dia juga mengusulkan layanan bus gratis dan peningkatan pajak bagi orang-orang kaya.

Beberapa kritikus juga menyoroti usulannya untuk menciptakan jaringan toko kelontong yang dimiliki oleh pemerintah kota, yang disalahartikan sebagai upaya pengambilalihan industri. Mamdani menjelaskan bahwa toko milik kota ini akan meniru model yang sudah ada di Kansas dan bertujuan melengkapi pasar swasta, bukan menghapusnya. Dia juga menegaskan bahwa tujuan di balik proposalnya adalah mengatasi krisis biaya hidup yang tinggi di Kota New York.

Secara umum, proposal Mamdani adalah intervensi yang ditargetkan untuk menurunkan biaya hidup, bukan pengambilalihan industri secara total. Banyak dari usulan yang diadvokasi Mamdani, seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang disubsidi besar-besaran, sudah menjadi praktik umum di banyak negara demokrasi Barat di Eropa.

"Warga New York yang mendukungnya tampaknya melakukannya bukan karena ideologi komunis yang dianutnya atau mereka, melainkan karena ia bermaksud mengatasi krisis keterjangkauan ini," kata Ted Henken, seorang profesor di Baruch College.

Di Amerika Serikat, label komunis sering digunakan bukan hanya sebagai kritik ideologi, melainkan sebagai senjata politik untuk menyerang lawan. Taktik ini adalah cara yang mudah untuk mendiskreditkan politisi yang mendukung kebijakan redistribusi kekayaan, seperti kenaikan pajak bagi orang kaya atau bantuan sosial. Taktik ini dikenal sebagai "Red Scare", yang telah menjadi senjata andalan dalam politik AS selama puluhan tahun. Tujuan utamanya adalah untuk memicu ketakutan historis pada pemilih sehingga mereka menolak politisi progresif.

Grzymala-Busse menjelaskan, retorika ini berakar dari era Perang Dingin, ketika AS dan Uni Soviet saling berhadapan sebagai musuh bebuyutan. Pada masa itu, AS memandang Komunisme sebagai ancaman utama, menciptakan narasi yang memisahkan "warga Amerika yang baik" dengan "komunis yang dianggap jahat". Sejak saat itu, label "komunis" langsung memicu konotasi yang sangat negatif, mengingatkan pada periode perburuan ideologi di masa lalu.

"Saya bukan (seorang komunis). Saya menyebut diri saya seorang sosialis demokrat, yang banyak terinspirasi oleh kata-kata Dr. King beberapa dekade lalu yang berkata, 'Sebut saja demokrasi atau sebut saja sosialisme demokrat. Harus ada distribusi kekayaan yang lebih baik untuk semua anak Tuhan di negara ini,'" ujarnya, merujuk pada pidato Martin Luther King Jr. tahun 1961, dilansir NPR.