Kepala HAM PBB Minta Pihak Bertikai di Sudan Setop Konflik

25 Mei 2023, 08:13 WIB

Kepala Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk. (twitter.com/@UNHumanRights)

Jakarta, IDN Times – Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, menggambarkan kondisi Sudan yang sangat memilukan. Dia meminta kedua pihak yang bertikai untuk menghentikan tindakan mereka.

"Tidak ada toleransi untuk kekerasan seksual, warga sipil harus diampuni, dan Anda harus menghentikan kekerasan yang tidak masuk akal ini sekarang," katanya kepada dua jendral Sudan pada Rabu (24/5/2023), dilansir Reuters.

Turk menjelaskan bahwa sejauh ini kantornya telah mendokumentasikan setidaknya 25 kasus kekerasan seksual dalam konflik Sudan. Jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi lagi.

Belakangan, pertikaian antara Jendral Abdel Fattah Al-Burhan dari militer Sudan dan Hamdan Dagalo dari faksi paramiliter Rapid Support Force (RSF) masih tak kunjung usai. Konflik keduanya dipicu gagalnya upaya peralihan kekuasaan setelah kudeta pada 2021 lalu.

Pemicu konflik lainnya yakni ketika RSF meminta untuk diintegrasikan ke dalam militer resmi Sudan, namun langkah itu ditolak. Konflik sejak sebulan lalu itu telah menewaskan ratusan warga sipil dan jutaan lainnya mengungsi.

1. Gencatan senjata tak efektif

Militer Sudan di kota Khartoum untuk berjaga-jaga terhadap gelombang aksi protes terhadap kudeta yang dilakukan pihak militer. (twitter.com/AJ+)

Turk menerima laporan mengenai jet tempur dan bentrokan di ibu kota Khartoum kemarin malam, meskipun gencatan senjata telah disepakati kedua belah pihak sejak dua hari sebelumnya.

Penduduk Omdurman mengatakan telah terjadi baku tembak pada Selasa malam di beberapa daerah. Tembakan artileri berat terdengar di dekat pangkalan militer Wadi Sayidna di pinggiran ibu kota pada Selasa malam.

"Kami mendengar suara bentrokan hebat kemarin malam di Omdurman utara tetapi situasinya lebih baik setelah gencatan senjata. Setiap hari kami berharap mimpi buruk perang berakhir," kata Hassan Awad, professor berusia 48 tahun.

2. Bantuan kemanausiaan terhambat

Pra-pendaftaran oleh staf UNHCR untuk pengungsi Sudan yang baru tiba di situs Koufroun, Chad. (UNHCR/Colin Delfosse)

Gencatan senjata terjadi setelah pertempuran memasuki pekan ke-5. Amerika Serikat dan Arab Saudi dilibatkan dalam upaya gencatan senjata yang disepakati pada Sabtu lalu di Jeddah, dan mulai diterapkan pada Senin malam.

Gencatan senjata membawa ketenangan relatif dalam pertempuran di Khartoum pada Selasa pagi. Namun sejauh ini, hanya ada sedikit tanda peningkatan bantuan kemanusiaan yang cepat.

Pekerja bantuan mengatakan banyak pasokan dan staf yang tiba di Pelabuhan Sudan di pantai Laut Merah, telah menunggu izin dan jaminan keamanan. Kesepakatan gencatan senjata pada Sabtu difokuskan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan.

3. Nasib warga sipil Sudan

Para wanita pengungsi Sudan menunggu untuk didaftarkan oleh staf UNHCR di situs Koufroun di wilayah Ouaddaï di Chad. (UNHCR.org/Colin Delfosse)

Konflik di antara kedua pihak berefek pada serangan udara dan darat yang tak kunjung usai. Di tengah pertempuran, banyak warga sipil yang rentan masalah keamanan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perselisihan yang terjadi sejak 15 April lalu itu telah memaksa 1,1 juta warga sipil Sudan untuk mengungsi ke negara tetangga. Beberapa negara seperti Mesir dan Chad menjadi negara tujuan utama.

Meningkatnya pengungsi turut menimbulkan masalah baru. Kepala Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Filippo Grandi, mengatakan bantuan dana untuk para pengungsi sangat minim.

"Kontribusi donor untuk rencana tanggap pengungsi masih langka. Kami sangat membutuhkan lebih banyak sumber daya, untuk mendukung negara-negara yang menampung pengungsi," katanya.

PBB mengatakan bahwa jumlah orang yang membutuhkan bantuan di Sudan telah melonjak menjadi 25 juta, lebih dari setengah populasi, dilansir Al Jazeera.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.