Jakarta, IDN Times - Kepala Keamanan Kepresidenan Korea Selatan, Park Chong-jun, mengundurkan diri pada Jumat (10/1/2025). Langkah ini terjadi setelah ia menghadapi penyelidikan atas dugaan menghalangi penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan.
Dilansir dari Times of India, otoritas hukum saat ini sedang mempersiapkan langkah baru untuk menangkap Yoon, yang masih bertahan di kediaman resminya dengan penjagaan ketat, termasuk pagar kawat berduri dan barisan kendaraan pengamanan.
Chong-jun mengatakan bahwa investigasi harus dilakukan tanpa kekerasan. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas di tengah konflik lembaga pemerintahan.
“Saya percaya bahwa tidak ada situasi yang dapat membenarkan bentrokan fisik atau pertumpahan darah,” ujar Park, dilansir DW.
Pasukan keamanan kepresidenan sebelumnya memblokir investigator yang hendak menjalankan surat penahanan terhadap Yoon. Kepolisian dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) kini berencana memperkuat langkah penegakan hukum, termasuk menangkap petugas keamanan yang menghalangi tugas mereka.
Presiden Yoon menghadapi tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer singkat pada 3 Desember 2024. Langkah ini memicu krisis politik besar setelah Yoon mengerahkan pasukan untuk mengepung Majelis Nasional, meski akhirnya dihentikan beberapa jam kemudian.
Pengadilan Konstitusional sedang mempertimbangkan keputusan untuk memberhentikan Yoon secara permanen atau membatalkan tuduhan terhadapnya. Jika surat penahanan berhasil dijalankan, Yoon akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditahan.
Melansir Al Jazeera, hasil survei terbaru menunjukkan adanya tren yang menarik terkait dukungan terhadap Yoon dan partainya, People Power Party (PPP), di tengah proses hukum yang masih berlangsung.
Berdasarkan survei Gallup Korea yang dirilis pada Jumat (10/1/2025), sebanyak 64 persen responden menyatakan mendukung pencopotan Yoon dari jabatannya. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan 75 persen yang tercatat setelah deklarasi darurat militer pada Desember 2024.
Sementara itu, dukungan terhadap PPP justru mengalami kenaikan, dengan persentase mencapai 34 persen, naik dari 24 persen yang tercatat sekitar satu bulan sebelumnya.
Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok, yang kini menjadi pemimpin sementara, menerima pengunduran diri Park dan menyerukan pembentukan investigasi independen untuk menyelesaikan kasus ini secara bipartisan.
Tindakan layanan keamanan presiden yang dianggap seperti “tentara pribadi” Yoon menuai kritik. Meskipun hukum melindungi presiden yang sedang menjabat dari penuntutan, tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan tetap dapat diproses secara hukum.
Yoon melalui tim hukumnya menolak legalitas surat penahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Barat Seoul. Mereka menilai otoritas anti-korupsi tidak memiliki wewenang menyelidiki tuduhan tersebut dan meminta proses yang lebih transparan di Pengadilan Distrik Pusat Seoul.