Kesalahpahaman Jadi Alasan Ketegangan di Perbatasan NTT-Timor Leste

Judha menjelaskan, pada hari kejadian, masyarakat tengah membuka lahan di sekitar patok Provinsi 36. Di saat yang bersamaan, tim survei Timor Leste datang ke lokasi tanpa koordinasi bersama tim survei Indonesia.

“Pada Senin, 25 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 pagi WITA, 24 warga Dusun Nino, Desa Inbate, TTU, NTT melaksanakan kegiatan gotong royong membuka lahan untuk persiapan menanam jagung di sekitar patok Provinsi 36," kata Judha.

Pada saat kegiatan berlangsung, Tim survey perbatasan dari Timor Leste melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan desa Inbate, Kabupaten TTU, NTT. Tim Timor-Leste terdiri dari 2 pejabat dinas pertanahan dan 5 pengawal bersenjata lengkap dari polisi perbatasan (UPF).

Pada prinsipnya kegiatan survey tersebut berada dalam payung kegiatan survey gabungan antara Timor-Leste dan Indonesia (Joint Field Survey) namun pada tanggal tersebut tim survei Timor-Leste bergerak lebih awal tanpa tim survei Indonesia,” ujar Judha.

Menurut Judha, hasil verifikasi dari KBRI Dili di lokasi memastikan ketegangan terjadi akibat miskomunikasi.

“Berdasarkan informasi dari para pihak terkait dan kunjungan langsung ke lapangan oleh tim KBRI Dili, ditemukan fakta bahwa insiden ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan kesalahpahaman antara Tim Pembangunan patok Timor Leste dengan masyarakat Indonesia di wilayah Inbate, TTU," ucap Judha.

Judha mengatakan, tim survey Tiles tiba di lokasi tanpa didampingi tim dari Indonesia. Sedangkan masyarakat setempat masih menolak pembangunan patok batas tersebut sehingga terjadi ketegangan yang memicu terjadinya insiden tersebut.

Kemlu RI melalui KBRI Dili telah mengambil sejumlah langkah tindak lanjut untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. “Terkait peristiwa ini, KBRI Dili telah melakukan tindak lanju, pertama menyampaikan kepada otoritas berwenang di Timor Leste untuk dapat melakukan penyelidikan atas insiden ini dan bersama-sama melakukan evaluasi agar tidak terjadi kejadian serupa di masa depan," ucap Judha.

Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga kondusifitas, dan sementara tidak melakukan aktivitas di patok Provinsi 36. Selain itu, KBRI Dili juga menyampaikan nota diplomatik ke pemerintah Timor-Leste di mana telah disetujui agar proses survey di 12 lokasi rawan dapat ditunda terlebih dahulu guna mencegah eskalasi ketegangan di perbatasan Indonesia dan Oecusse.

Duta Besar RI untuk Dili juga telah menyampaikan concern kepada Wakil Perdana Menteri Timor-Leste, Mariano Assanami Sabino. Keduanya sepakat untuk menunda kegiatan survei bersama, meminta masing-masing warga untuk saling menahan diri, dan mendorong pengelolaan media kedua negara dengan baik terhadap kejadian ini agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

"Perwakilan KBRI Dili di Oecusse sudah meninjau lokasi kejadian dan bertemu serta berkoordinasi langsung dengan seluruh pihak terkait. Melalui Atase Kepolisian dan Atase Pertahanan, KBRI Dili juga terus berkoordinasi erat dengan Pamtas dan Polda NTT dalam rangka penyelidikan,” kata Judha.