Konservatif Berkuasa di Israel, UE Batalkan Kerja Sama Intelijen

08 Des 2022, 13:30 WIB

Ilustrasi bendera Israel. (unsplash.com/Taylor Brandon)

Jakarta, IDN Times - Uni Eropa (UE) memutuskan untuk membatalkan rancangan kerja sama intelijen dengan Israel pada Rabu (7/12/2022). Hal ini disampaikan kepada delegasi Israel untuk Uni Eropa.

Rancangan tersebut ditandatangani pada September lalu dan masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari parlemen Eropa. Awalnya, kerja sama dimaksudkan untuk meningkatkan transfer intelijen antara Europol dan Kepolisian Israel dalam memberantas aksi terorisme.

Kerja sama keamanan antara Uni Eropa dan Israel telah lama terjalin. Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian serangan teror di Eropa telah berhasil digagalkan dengan bantuan inelijen yang disediakan Israel.

Sebaliknya, intelijen dari Eropa juga berhasil membantu kepolisian Israel memberantas kejahatan terorganisir di negaranya, dilansir dari Haaretz.

1. Uni Eropa khawatir dengan pergantian rezim

Seorang pejabat Israel menilai, keputusan Uni Eropa ini diambil sebagai bentuk ketidaksenangan atas koalisi pemerintahan baru Israel. Pemerintahan sayap kanan mulai menguasai Israel, ketika Benjamin Netanyahu dari partai Likud menandatangani kesepakatan koalisi dengan partai-partai supremasi Yahudi.

Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan perubahan kebijakan Israel terhadap Palestina ke arah yang lebih keras.

"Ada tekanan di Eropa untuk tidak terlalu memaafkan Israel sekarang karena ada pergantian pemerintahan," kata pejabat Israel secara anonim, dilansir Middle East Eye.

2. Pejabat Uni Eropa kritik kerja sama dengan Israel

Beberapa pejabat Uni Eropa menyampaikan kritikan ihwal kerja sama dengan Israel.

Grace O'Sullivan, anggota parlemen Eropa dari Partai Hijau Irlandia, mengatakan bahwa Uni Eropa seharusnya tidak menjalin kerja sama, terutama di bidang keamanan dengan pemerintahan Israel yang tidak demokratis.

Sullivan menilai, Uni Eropa harus menyikapi Israel seperti Rusia dan Hungaria.

"Kami telah menahan pendanaan ke Hungaria karena pendekatannya yang tidak liberal, dan kami telah memberikan sanksi kepada Rusia atas invasinya. Standar yang sama harus diberlakukan pada Israel," kata Sullivan.

Sementara itu, anggota parlemen lainnya, Cornelia Ernst, menilai kerja sama ini akan meningkatkan kontrol Israel atas wilayah Palestina.

3. Politikus sayap kanan akan jadi menteri pertahanan Israel

Untuk membentuk pemerintahan, Netanyahu berkoalisi dengan tokoh Zionisme religius sayap kanan, yaitu Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir. Dengan memenangkan 14 kursi dalam pemilihan umum bulan lalu, kelompok ini diperkirakan bakal berpengaruh secara signifikan terhadap arah kebijakan Israel ke depannya.

Ben-Gvir tampaknya akan menjadi menteri keamanan publik, dengan kekuasaan termasuk mengendalikan polisi perbatasan bersenjata negara itu, yang beroperasi di Tepi Barat dan Yerusalem.

"Semua demokrat di Eropa sangat prihatin dengan pemerintahan yang akan datang di Israel dan agenda anti-LGBT, anti-perempuan, dan anti-Palestina. Pemerintah sayap kanan buruk bagi orang biasa di Israel dan Palestina," kata Sullivan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.