Korea Utara Dukung Resolusi soal Keanggotaan Palestina di PBB 

Pada 10 Mei, Majelis Umum PBB menyetujui rancangan resolusi yang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Palestina. Mereka memberikan beberapa hak tambahan kepada Palestina yang saat ini berstatus pengamat.

Majelis tersebut mengadopsi resolusi dengan 143 suara mendukung dan sembilan menentang, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Israel, sementara 25 negara abstain. Perjanjian ini tidak memberikan Palestina keanggotaan penuh di PBB, namun hanya mengakui mereka memenuhi syarat untuk bergabung.

Korea Utara menegaskan kembali dukungan penuhnya terhadap perjuangan Palestina dan menyerukan diakhirinya pendudukan ilegal Israel, serta pembentukan Palestina sebagai negara berdaulat yang merdeka.

Mereka mengecam kebijakan satu negara Yahudi dengan lebih mengutamakan kebijakan solusi dua negara. Korea Utara juga mengkritik veto Washington terhadap rancangan resolusi yang relevan di Dewan Keamanan PBB pada 18 April lalu.

Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi tujuh bulan setelah perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal oleh PBB.

“Kami menginginkan perdamaian, kami menginginkan kebebasan,” kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour kepada majelis sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters.

“Pemungutan suara ya berarti mendukung keberadaan Palestina, tidak menentang negara mana pun. Ini adalah investasi dalam perdamaian,” tambahnya.

Sementara, Duta Besar PBB Gilad Erdan, yang berbicara setelah Mansour, mengatakan bahwa Palestina bukan negara yang cinta damai, sehingga tidak layak mendapat hak istimewa pada keanggotaan di PBB.

“Selama masih banyak di antara Anda yang ‘membenci Yahudi’, Anda tidak terlalu peduli bahwa orang-orang Palestina tidak ‘cinta damai’,” kata Erdan.

Dia kemudian merobek Piagam PBB dengan mesin penghancur kecil untuk menghancurkan salinan Piagam tersebut saat berada di mimbar.

"Kalian memalukan," ujar dia.

PBB sejak lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Wilayah ini direbut oleh Israel dalam perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab tetangganya.

Resolusi Majelis Umum yang diadopsi pada Jumat memang memberi Palestina beberapa hak dan keistimewaan tambahan mulai September 2024, seperti kursi di antara anggota PBB di aula pertemuan. Namun, mereka belum diberikan hak suara di badan tersebut.

Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota. Status itu merupakan pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012.

Mereka diwakili di PBB oleh Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat. Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada tahun 2007.

Hamas yang memiliki piagam yang menyerukan penghancuran Israel melancarkan serangan pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu serangan terhadap Gaza hingga saat ini.