Korsel Berencana Kirim Dana Kompensasi untuk Korban Kerja Paksa Jepang

Melansir Reuters, dalam rapat umum Majelis Nasional Korsel, Direktur Jenderal Kementerian untuk urusan Asia Pasifik, Seo Min-jung, mengatakan kompensasi nantinya akan diberikan melalui yayasan yang didanai oleh perusahaan Korsel. 

Dana perusahaan itu, kata Seo, berasal dari hasil perjanjian Seoul-Tokyo pada 1965, di mana Korsel menerima paket bantuan ekonomi senilai 300 juta dolar (sekitar Rp4,5 triliun) dan pinjaman 500 juta dolar (sekitar Rp7,6 triliun) oleh Jepang.

Sementara itu, Foundation for Victims of Forced Mobilization by Imperial Japan, mengatakan telah mendapatkan sumbangan awal dari Posco senilai 3,2 juta juta (sekitar Rp 4,5 milyar). Tidak ada tanggapan dari perusahaan pembuat baja itu.

"Kami telah meninjau bahwa pihak ketiga dapat melakukan pembayaran sebagai ikatan hukum atas nama perusahaan Jepang tergugat," kata Seo, seperti dikutip dari Reuters.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno, menolak berkomentar soal rencana kompensasi Seoul dan protes dari publik. Menurutnya, itu merupakan masalah internal Korsel.

Di sisi lain, Kepala yayasan Shim Kyu-sun, mengatakan pihaknya akan mendorong perusahaan Korsel untuk memberi kompensasi dari perspektif tanggung jawab sosial.

Pada 2018, Mahkamah Agung Korsel memerintahkan perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi kepada mantan pekerja paksa. Meskipun 15 warga Korsel menang dari tuntutan seperti itu, tidak ada satu pun yang menerima kompensasi.

Masalah kompensasi yang belum selesai itu masih jadi sumber perselisihan antara kedua negara. Adapun masalah restitusi termasuk kasus warga Korsel yang dipaksa bekerja di perusahaan Jepang dan di rumah bordil militer.

Hubungan Jepang-Korsel semakin anjlok setelah putusan Mahkamah Agung Seoul tahun 2018, dimana masalah kompensasi jadi merembet ke ranah sengketa perdagangan.

Pihak Tokyo menjelaskan bahwa perkara kompensasi telah diselesaikan sesuai perjanjian. Sementara, Seo mengatakan sebagian besar perusahaan Jepang, yang disebut dalam putusan Mahkamah agung, telah menarik aset dari Korsel untuk menghindari penyitaan paksa.

Melansir DT Next, Seo mengatakan bahwa pihak berwenang akan berkonsultasi dengan korban dan keluarga mereka sebelum memutuskan rencana pemberian dana, tetapi proposal itu lebih memprioritaskan kompensasi terhadap penyintas.

Namun demikian, beberapa korban langsung menolak rencana tersebut. Menurutnya, itu akan melepaskan kewajiban Jepang untuk membayar dan meminta maaf.

"Ini adalah ide di mana Jepang tidak memikul beban sama sekali," kata Lim Jae-sung, seorang pengacara untuk beberapa korban, pada sidang tersebut, dikutip dari DT Next. 

Pengacara itu juga menuduh Kementerian Luar Negeri karena mengabaikan para korban dan merusak kepercayaan antara kedua belah pihak.