Korsel Bongkar Speaker Anti-Korut di Perbatasan, Mulai Akur?

Pada Juni 2025, setelah pelantikannya, Lee memerintahkan militer Korsel untuk menghentikan siaran propaganda melalui pengeras suara di garis depan menuju Korut. Juru bicara kepresidenan, Kang Yu-jung, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan antara dua Korea.

“Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah Korsel dalam membangun kepercayaan dan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea,” ungkap Kang.

Sebelum pembekuan siaran, pada Juni 2024, pemerintahan konservatif sebelumnya sempat kembali mengaktifkan pengeras suara sebagai respon atas balon sampah yang diterbangkan Korea Utara ke arah selatan. Hal ini memperkeruh suasana di perbatasan dan dikeluhkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut.

“Warga di wilayah perbatasan cukup tertekan akibat kebisingan dari siaran propaganda yang dilakukan setiap hari,” ujar Kang Yu-jung saat menjelaskan alasan penghentian siaran, dilansir NBC News.

Keputusan Lee ini juga sejalan dengan janji kampanye-nya untuk menghentikan penyebaran selebaran anti-Korut dan memulai kembali dialog antar kedua negara setelah hubungan memburuk di era pemerintahan sebelumnya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan. Korsel Lee Kyung-ho, mengumumkan bahwa proses pembongkaran pengeras suara resmi dimulai pada Senin (4/8/2025).

“Mulai hari ini, militer telah menginisiasi pembongkaran pengeras suara tersebut,” kata Lee Kyung-ho pada konferensi pers, dilansir Al Jazeera.

Pembongkaran ini diklaim sebagai langkah praktis demi meredakan tensi, tanpa mempengaruhi kesiagaan militer Korsel. Menurut Lee Kyung-ho, hingga akhir pekan seluruh pengeras suara ditargetkan telah selesai dibongkar. Namun, pemerintah tidak merinci jumlah perangkat yang dikeluarkan dan tidak ada pembahasan terlebih dahulu dengan Korea Utara sebelum keputusan pembongkaran ini dijalankan.

Hingga saat ini, Korut belum memberikan tanggapan resmi atas langkah Korsel. Namun, sebelumnya Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Kim Jong Un, mengkritik pendekatan Seoul yang ia anggap salah perhitungan, jika berharap dapat mendamaikan kedua negara.

Hubungan Korsel dan Korut diwarnai ketegangan berkepanjangan, terutama sejak Perang Korea yang berakhir dengan gencatan senjata pada 1953 tanpa perjanjian damai resmi.

Pemerintah Lee yang berhaluan progresif, terpilih melalui pemilu awal menggantikan Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan, berkomitmen untuk menurunkan tensi kawasan dan menghidupkan kembali dialog yang sudah lama macet.

“Pertemuan tanpa syarat dengan Korea Utara menjadi prioritas saya setelah masa stagnasi diplomasi pada pemerintahan sebelumnya,” ujar Lee dalam pernyataan resminya.

Meskipun inisiatif ini tergolong sepihak tanpa aksi balasan dari pihak Korut, para pengamat menilai langkah pemerintah Korsel dapat menjadi awal kembalinya upaya damai yang sempat dijalankan pada 2018.