Korsel Panggil Atase Pertahanan Jepang soal Klaim Pulau Sengketa

Pemanggilan Inoue ini dilakukan sebagai respons langsung atas publikasi white paper tahunan Jepang yang kembali menyebut Takeshima sebagai bagian dari wilayah Jepang, dilansir Korea JoongAng Daily.

Kepala Hubungan Internasional Kementerian Pertahanan Korsel Lee Kwang-seok menuntut agar klaim teritorial oleh pemerintah Jepang segera dicabut. Lee juga mengatakan bahwa pemerintah akan bereaksi tegas terhadap segala upaya yang mengancam kedaulatan atas Dokdo.

Klaim atas kepemilikan pulau Dokdo dalam dokumen Jepang tercatat dilakukan setiap tahun sejak 2005 dan selalu menimbulkan protes resmi dari Seoul. Pada Selasa (15/7/2025), otoritas Korea Selatan menyampaikan nota protes secara resmi kepada Kedutaan Besar Jepang.

Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, mempresentasikan white paper pertahanan Jepang yang memasukkan kembali klaim terhadap Dokdo di rapat kabinet bersama Perdana Menteri Shigeru Ishiba.

Laporan tahunan tersebut menampilkan Dokdo sebagai bagian dari wilayah Jepang, menamai pulau itu sebagai Takeshima, serta memasukkan peta yang menggambarkan klaim tersebut secara visual. Pemerintah Korea Selatan segera bereaksi.

“Pemerintah Korsel dengan tegas memprotes klaim tidak berdasar Jepang atas Dokdo, yang jelas merupakan wilayah kami berdasarkan sejarah, geografi, dan hukum internasional. Kami menuntut pencabutan klaim tersebut secepatnya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korsel, Lee Jae-woong, menyatakan dalam siaran pers, dilansir KBS News.

Kementerian Luar Negeri Korsel juga memperingatkan bahwa pemerintah akan merespons tegas setiap provokasi Jepang mengenai Dokdo. Pernyataan serupa juga dikeluarkan Kementerian Pertahanan Korsel.

Korsel menyampaikan bahwa Pulau Dokdo secara efektif berada di bawah kendali mereka sejak 1952 dan dijaga oleh satuan penjaga pantai. Sengketa wilayah ini telah berlangsung lama karena kedua negara sama-sama mengklaim hak historis atas pulau kecil di Laut Timur tersebut.

Klaim Jepang atas Dokdo dalam white paper, sebagaimana disebutkan pada Selasa (15/7/2025), selalu menjadi sumber ketegangan yang menghambat upaya perbaikan hubungan bilateral, dilansir US News.

Pengamat menilai bahwa setiap langkah Jepang dalam mempertahankan klaim atas Dokdo atau Takeshima selalu disambut protes diplomatik dari Korea Selatan, serta berpotensi memperburuk dinamika keamanan di kawasan Asia Timur.