Parlemen Korsel Setujui Anggaran Rp377,7 T untuk Pulihkan Ekonomi
- Anggaran tambahan sebesar 31,8 triliun won (Rp377,7 triliun) disusun untuk meningkatkan permintaan domestik yang lemah dan mengimbangi kekurangan pendapatan pajak.
- Ekonomi Korea Selatan diproyeksikan tumbuh hanya 0,8 persen pada 2025 akibat tarif besar-besaran AS yang mengancam ekspor Korea seperti otomotif dan semikonduktor.
- Partai Demokrat mendorong pengesahan anggaran ini meski diboikot oleh oposisi, dianggap sebagai langkah populis yang tidak transparan.
Jakarta, IDN Times - Parlemen Korea Selatan menyetujui anggaran tambahan sebesar 31,8 triliun won (Rp377,7 triliun) pada Jum'at (4/7/2025), untuk memperkuat ekonomi yang tengah menghadapi tantangan. Keputusan ini mendukung upaya Presiden Lee Jae Myung mengatasi pelemahan konsumsi domestik dan dampak ketegangan perdagangan global.
Anggaran tersebut, yang lebih besar dari usulan pemerintah sebesar 30,5 triliun won (Rp362,3 triliun), akan diadopsi dalam rapat kabinet. Ekonomi Korea Selatan terkontraksi pada kuartal pertama akibat tarif besar-besaran dari Amerika Serikat (AS) dan gejolak politik nasional pasca-dekret darurat militer yang gagal oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada Desember lalu.
1. Anggaran untuk konsumsi dan industri
Anggaran tambahan sebesar 31,8 triliun won (Rp377,7 triliun) mencakup 12,1 triliun won (Rp143,7 triliun) untuk kupon konsumsi guna meningkatkan permintaan domestik yang lemah. Dana ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi di sektor ritel dan jasa.
“Anggaran ini disusun untuk menjadi katalis bagi perbaikan kehidupan masyarakat,” kata Presiden Lee dalam rapat kabinet.
Alokasi ini juga mencakup 10,3 triliun won (Rp122,3 triliun) untuk mengimbangi kekurangan pendapatan pajak akibat perlambatan ekonomi. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas fiskal sambil mendorong pertumbuhan
2. Dampak tarif AS dan proyeksi ekonomi
Ekonomi Korea Selatan diproyeksikan hanya tumbuh 0,8 persen pada 2025, menurut Bank of Korea, jauh di bawah perkiraan sebelumnya sebesar 1,5 persen. Tekanan ini dipicu oleh tarif besar-besaran yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump, yang mengancam ekspor Korea seperti otomotif dan semikonduktor.
“Kami berupaya mencapai hasil perdagangan yang saling menguntungkan dengan AS,” ujar Presiden Lee, dikutip The Korea Times.
Anggaran tambahan ini akan dibiayai dengan penerbitan obligasi tambahan sebesar 21,1 triliun won (Rp250,6 triliun), meningkatkan rasio utang pemerintah menjadi 49,1 persen dari PDB. Langkah ini menuai kritik dari oposisi yang menyebutnya kurang visi jangka panjang.
3. Langkah politik dan kontroversi
Partai Demokrat yang menguasai 56 persen kursi parlemen mendorong pengesahan anggaran ini meski diboikot oleh oposisi.
“Kami tidak bisa menunda lagi dukungan untuk pemulihan ekonomi,” ujar pemimpin fraksi Partai Demokrat, Kim Byung-kee, dilansir Investing.
Anggaran ini merupakan bagian dari agenda Presiden Lee untuk memenuhi janji kampanyenya tentang reformasi ekonomi dan pertumbuhan inklusif. Namun, oposisi menilai paket ini sebagai langkah populis yang tidak transparan.
