Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kosovo meresmikan undang-undang untuk mengekspropriasi atau mengambil alih properti di wilayah yang didominasi warga etnis Serbia. Padahal warga setempat menolak keras kebijakan ekspropriasi dari Pristina.
Pekan ini, Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti menyebut bahwa pembentukan Komunitas Munisipal Serbia (CMS) tidak diperlukan. Padahal, pendirian CMS masuk dalam proposal yang diajukan Uni Eropa (UE) dan jalan pembuka pintu perdamaian dengan Serbia.
Keputusan pemerintah Kosovo ini diumumkan dalam sidang parlemen. Pada pertemuan itu, Pristina menyebutkan dua undang-undang terkait dengan pembangunan dan ekspropriasi properti di wilayah Kosovo Utara yang didominasi warga Serbia.
Pertama, kebijakan ini berisikan otorisasi kepada Kementerian Lingkungan, Perencanaan Spasial, dan Infrastruktur utnuk melangsungkan proyek potensial dan realisasi proyek untuk kepentingan publik di Dren, Lesak, Leposavic, dilansir Balkan Insight.
Sedangkan, kebijakan kedua adalah pengambilan paksa atau ekspropriasi properti milik warga oleh pemerintah demi mendukung pembangunan infrastruktur dan kepentingan publik. Kebijakan ekspropriasi ini berlaku di wilayah Leposavic dan Zubin Potok.
Menanggapi kepentingan ini, pemimpin Partai Srpska Lista, Goran Rakic mengirimkan surat kepada duta besar grup Quint (AS, Prancis, Jerman, Inggris Raya, dan Italia), Uni Eropa, UNMIK, OSCE, dan KFOR di Pristina. Mereka menyebut bahwa aksi ini adalah ekspropriasi ilegal dari pemerintah Kosovo, dikutip Ansamed.
Peresmian kebijakan ini mendorong demonstrasi damai dari warga etnis Serbia di Kosovo bagian utara. Mereka melangsungkan protes di tengah pelebaran jalan di Dren. Warga pun menyebut bahwa pembangunan infrastruktur tersebut hanyalah kepentingan Pristina semata.
"Ini tidak cukup meski mesin sudah dimatikan dan pekerjaan tidak dilanjutkan. Kami ingin mesin-mesin dan anggota Polisi Khusus pergi dari sini. Keputusan itu harus digagalkan dan biarkan kami hidup dengan damai seperti yang kami miliki saat ini," papar warga lokal Dren.
PM Albin Kurti juga mengatakan bahwa semua asosiasi di Kosovo harus sejalan dengan konstitusi dan hukum. Ia juga menegaskan bahwa semua asosiasi di negaranya tidak bisa hanya beranggotakan etnis tertentu.
Kurti juga mengungkapkan bahwa sebelum asosiasi dibentuk, semua aktivitas ilegal di utara harus dihentikan. Selain itu, organisasi kriminal harus dihapuskan dan seluruh senjata ilegal yang dimilikinya harus disita.
Tak ketinggalan, Kurti juga mengucapkan bahwa ia akan menolak segala bentuk blackmail atau ancaman dari Barat. Ia menegaskan bahwa Kosovo menginginkan pengakuan yang mutual atau saling menguntungkan.
"Kami tidak bisa diancam. Kami tidak takut. Kami adalah orang yang berani dan kami minta diperlakukan adil, setara, dan pengakuan yang saling menguntungkan. Ini tidak benar untuk memaksa negara paling pro-Eropa, pro-Amerika, dan demokratik di Balkan Barat. Tekanan seharusnya diberikan ke Belgrade," tegasnya, dikutip Euractiv.