Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kosovo, pada Selasa (1/11/2022), mengeluarkan peringatan tertulis kepada pengemudi yang kendaraannya masih menggunakan pelat nomor Serbia. Peringatan pertama dikeluarkan di pos perbatasan Jarinje.
Masalah tersebut telah memicu ketegangan antara Kosovo dengan Serbia. Keduanya telah terlibat perang berdarah pada akhir 1990-an, dengan Kosovo akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008. Tapi, Serbia hingga saat ini belum mengakui kemerdekaan itu.
Melansir RFE/RL, Kosovo sepanjang tahun ini telah meminta agar warga etnis Serbia mengganti pelat yang dikeluarkan oleh pemerintah Serbia. Saat ini, ada sekitar 10 ribu pemilik kendaraan harus mengganti pelat nomor.
Namun, upaya tersebut mendapat pertentangan dari warga etnis Serbia dan terkadang timbul kekerasan. Untuk menentang tindakan pemerintah, etnis Serbia pada 31 Juli dan 1 Agustus melakukan protes dengan memblokir jalan.
Penentangan tersebut membuat Perdana Menteri Albin Kurti, pada 28 Oktober, mengumumkan perpanjangan batas waktu dalam mengganti pelat nomor.
Kurti mengatakan pengemudi pertama-tama akan diberi peringatan pada periode tiga minggu awal November. Jika masih belum mematuhi aturan, akan dikenakan denda 150 euro (Rp2,3 juta) selama periode dua bulan.
Selanjutnya akan ada periode dua bulan lagi di mana pelat nomor sementara akan berlaku. Jika pelat masih tidak diganti hingga 21 April 2023 kendaraan akan disita.
Agar pemilik pelat nomor Serbia ingin mengganti dengan yang dikeluarkan Kosovo, pemerintah akan memberikan imbalan menghapus pajak bea cukai tambahan untuk kendaraan bekas impor.
Selain itu, mereka juga akan mendapat manfaat dari keringanan biaya pelat nomor dan biaya pendaftaran yang seluruhnya berjumlah 57 euro (Rp882 ribu).
Meski Kosovo telah memberikan kompromi waktu merubah resgistrasi nomor kendaraan dan memberikan imbalan, tapi beberapa pengemudi yang kendaraannya memiliki pelat Serbia mengaku masih bingung dan tidak tahu harus bagaimana.
Melansir BBC, dalam aturan yang telah disepakati, etnis Serbia di Kosovo memiliki hak untuk menggunakan pelat nomor yang dikeluarkan Serbia.
Petar Petkovic, kepala kantor pemerintah Serbia untuk Kosovo, mengatakan bahwa otoritas ibu kota Kosovo, Pristina, mengingkari kesepakatan yang dicapai melalui dialog yang dimediasi oleh Uni Eropa (UE).
"Pristina adalah satu-satunya pelakunya di sini. Ini bukan hanya tindakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang disepakati dalam dialog, tetapi kami sekarang telah mengumumkan Pristina menggunakan kekerasan untuk menerapkan keputusan yang tidak masuk akal ini," kata Petkovic.
Serbia, yang bersikeras menentang kebijakan Kosovo, telah mencerminkan sikap tidak mengakui deklarasi kemerdekaan sepihak Kosovo pada 2008.
Masalah pelat nomor membuat ketegangan hubungan kedua negara meningkat. Saat ini pasukan penjaga perdamaian NATO telah meningkatkan patroli agar dapat bertindak cepat jika terjadi insiden.
Menteri pertahanan Serbia telah menyampaikan bahwa pasukannya siap untuk melindungi semua warga Serbia, termasuk warganya di Kosovo.
Uni Eropa (UE) telah meminta Kosovo dan Serbia untuk menormalkan hubungannya, bila mereka ingin bergabung dengan blok tersebut. UE telah menyampaikan kekecewaan terhadap Kosovo yang tidak ingin menunda kebijakannya tersebut.
Perselisihan ini menyebabkan Wakil Perdana Menteri Kosovo, Besnik Beslimi, ditolak memasuki Serbia dengan alasan keamanan.
Beslimi pada 28 Oktober dijadwalkan hadir dalam Konferensi Keamanan di Beograd. Dia kemudian hadir melalui virtual. Dalam pernyataanya di konferensi, dia mengatakan tidak menyesal bahwa Kosovo telah mengabaikan permintaan dari UE dan Amerika Serikat (AS) untuk menunda kebijakan pelat nomor.
"Di masa lalu, UE memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan menundanya. Menunda hanya membuat masalah menjadi lebih besar, dan hanya berarti bahwa kami mentransfer masalah ke birokrat berikutnya di UE. Kami tidak berpikir ini adalah obat terbaik untuk menangani masalah jangka panjang," katanya
Sementara itu, Duta Besar AS untuk Serbia, Christopher Hill dalam sesi konferensi yang sama dengan Beslimi, mengungkapkan kekesalannya terhadap Kosovo.
"Kami telah berbicara tentang senjata nuklir akhir-akhir ini. Ini lebih penting daripada pelat nomor," katanya.
"Kami ingin melihat seluruh pelat nomor ini digeser sehingga kami dapat melanjutkan dengan masalah yang lebih penting. Jika ada upaya untuk menangani masalah yang lebih luas, maka masalah seperti pelat nomor akan berlaku," kata Hill dalam pernyataan terpisah.