Krisis Ekonomi Pakistan, Pejabat Rajin Keluar Negeri Disorot Tajam

18 Mei 2026, 19:04 WIB

Marcheilla Ariesta

Krisis Ekonomi Pakistan, Pejabat Rajin Keluar Negeri Disorot Tajam

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif (commons.wikimedia.org/CM Punjab Shehbaz Sharif)

Intinya Sih

Pakistan menghadapi krisis ekonomi berat dengan cadangan devisa menipis, inflasi tinggi, dan ketergantungan pada pinjaman IMF serta bantuan Arab Saudi untuk menjaga stabilitas finansial.
Publik menyoroti seringnya perjalanan luar negeri Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan pejabat militer di tengah imbauan penghematan, memicu kritik soal prioritas belanja negara.
Diplomasi aktif Pakistan dinilai belum efektif memperbaiki ekonomi karena lebih fokus mencari bantuan luar negeri daripada melakukan reformasi struktural dan pengendalian pengeluaran pemerintah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Krisis ekonomi Pakistan kembali menjadi perhatian publik di tengah meningkatnya kritik terhadap gaya diplomasi pemerintah yang dinilai bertolak belakang dengan kondisi masyarakat. Saat warga diminta berhemat dan mengurangi pengeluaran tidak penting, para pemimpin negara justru ramai melakukan perjalanan luar negeri.

Pakistan saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi berat. Negara itu dibayangi krisis cadangan devisa, lonjakan harga minyak akibat konflik di Asia Barat, ketidakstabilan keamanan di perbatasan Afghanistan, hingga meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Meski telah menerima dua gelombang pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Desember 2025, kondisi ekonomi Pakistan disebut belum benar-benar stabil. Islamabad bahkan kembali mencari bantuan finansial dari Arab Saudi untuk menutup kekurangan devisa negara.

Di tengah situasi tersebut, sorotan publik justru tertuju pada intensitas lawatan luar negeri Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan petinggi militer Pakistan. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas perjalanan diplomatik itu ketika kondisi ekonomi domestik masih belum membaik.

1. Lawatan luar negeri jadi sorotan publik

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM), Pakistan Shehbaz Sharif, di Hotel St Regis New Capital, Kairo, Mesir (dok. Sekretariat Presiden)

Sejak kembali menjabat pada 2024, Perdana Menteri Shehbaz Sharif dilaporkan telah mengunjungi sekitar 20 negara dengan total lebih dari 40 perjalanan internasional dalam kurun hampir dua tahun.

Kepala Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, juga disebut aktif menjalani agenda diplomatik ke berbagai negara. Pemerintah menyatakan kunjungan tersebut bertujuan mencari dukungan ekonomi, kerja sama keamanan, dan memperkuat hubungan strategis internasional.

Namun di media sosial Pakistan, banyak warga mempertanyakan urgensi dan biaya perjalanan tersebut. Kritik semakin menguat karena pemerintah sebelumnya meminta masyarakat mengurangi perjalanan yang dianggap tidak penting demi mendukung kebijakan penghematan negara.

“PM meminta rakyat menghindari perjalanan yang tidak perlu, tetapi dirinya sendiri dinilai tidak mengikuti imbauan tersebut,” tulis sebuah laporan yang dikutip dalam pembahasan tersebut.

Data tahun 2023 juga menunjukkan pemerintah Pakistan menghabiskan sekitar 64 juta rupee untuk perjalanan luar negeri. Angka itu memicu perdebatan publik mengenai prioritas pengeluaran negara di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

2. Peran militer dalam diplomasi diperdebatkan

PM Pakistan Shehbaz Sharif bertemu Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada 2025 (Khamenei.ir, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Kehadiran Shehbaz Sharif bersama Asim Munir dalam sejumlah lawatan luar negeri ikut memunculkan spekulasi mengenai besarnya pengaruh militer dalam arah kebijakan luar negeri Pakistan. Sebagian warganet menilai pemerintah sipil Pakistan hanya menjadi ‘boneka militer’. Di sisi lain, ada pula yang menganggap rangkaian kunjungan tersebut sebagai upaya membangun kembali citra militer di mata publik Pakistan.

“Masyarakat sudah tidak bisa lagi tertipu,” tulis salah satu komentar yang dikutip laporan tersebut.

Kritik juga berkembang karena lawatan diplomatik dinilai belum memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Inflasi masih tinggi, utang luar negeri terus bertambah, dan ketergantungan Pakistan pada bantuan asing belum berkurang.

Menurut laporan tersebut, langkah paling mendasar untuk menunjukkan disiplin fiskal seharusnya dimulai dari pengurangan pengeluaran pemerintah sendiri, termasuk membatasi perjalanan luar negeri yang dianggap berlebihan.

3. Diplomasi dinilai belum jadi solusi ekonomi

Salah satu potret daerah di Pakistan (unsplash.com/@hassaanmalik18)

Sejumlah pengamat menilai pola diplomasi Pakistan saat ini lebih menyerupai upaya mencari bantuan finansial dari negara lain dibanding membangun fondasi ekonomi jangka panjang. “Perjalanan-perjalanan itu tidak murah, sementara tindakan mengetuk pintu bantuan justru ikut membebani kas negara,” tulis laporan tersebut, dilansir dari CNN, Senin (18/5/2026)

Beberapa kunjungan luar negeri memang memiliki muatan geopolitik. Lawatan ke Teheran dan keterlibatan Pakistan dalam upaya mediasi konflik regional disebut sebagai bagian dari langkah membangun citra sebagai pemain diplomasi penting di kawasan.

Namun kritik muncul karena Pakistan sendiri masih menghadapi persoalan domestik serius, termasuk konflik lintas batas dengan Afghanistan dan ancaman terorisme di dalam negeri. “Menghabiskan uang untuk stabilitas internasional sambil menghadapi banyak konflik di dalam negeri dinilai sulit dipahami publik,” tulis laporan itu lagi.

Meski begitu, pemerintah Pakistan diyakini tetap melihat diplomasi aktif sebagai cara cepat memperoleh dukungan ekonomi dari negara mitra. Hanya saja, para analis mengingatkan pendekatan tersebut tidak akan cukup tanpa reformasi struktural dan pengurangan pengeluaran yang dinilai tidak produktif.