Jakarta, IDN Times – Pemerintah RI melalui Tim Perlindungan WNI di Kathmandu memfasilitasi pemulangan rombongan pertama WNI dari Nepal pada Kamis (11/9/2025). Sebanyak 18 orang diberangkatkan dari Tribhuvan International Airport menuju Jakarta, dan dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (12/9/2025).
Rombongan ini terdiri dari berbagai unsur, mulai dari delegasi Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, GIZ Indonesia, Asosiasi Hydro, akademisi Universitas Indonesia, hingga WNI yang sedang berwisata di Nepal.
“Pemerintah memastikan proses pemulangan berjalan aman dan lancar, termasuk bagi rombongan yang menjadi bagian dari program kerja sama multilateral di Nepal,” ungkap Tim Perlindungan WNI, dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.
Sebagian besar dari rombongan yang dipulangkan kali ini tengah berada di Kathmandu untuk menghadiri forum kerja sama energi baru terbarukan. Acara bertajuk The 3rd Exchange of the Renewable Energy Mini-Grids in South-South and Triangular Cooperation (ENTRI). Program itu berlangsung pada 8–12 September 2025, dengan melibatkan Indonesia, Nepal, dan Jerman.
Forum ini membahas kolaborasi di sektor energi ramah lingkungan sekaligus memperkuat hubungan kerja sama Selatan-Selatan. Kehadiran delegasi Indonesia dalam program tersebut menunjukkan komitmen RI terhadap transisi energi dan diplomasi hijau di kawasan Asia Selatan.
Namun, krisis politik yang merebak di Nepal sejak awal pekan ini memaksa sebagian peserta mempercepat kepulangannya ke Tanah Air.
Berdasarkan catatan Tim Perlindungan WNI, terdapat 78 warga negara Indonesia di Nepal saat krisis politik pecah. Sebagian besar berada di Kathmandu, sementara lainnya berada di Pokhara dan Lumbini.
Tim dari Kementerian Luar Negeri dan KBRI Dhaka—yang juga membawahi Nepal—akan tetap berada di lokasi untuk memastikan seluruh WNI yang masih berada di Nepal dapat pulang dengan selamat.
“Kami terus memantau situasi di lapangan, berkoordinasi dengan otoritas setempat, dan memastikan kebutuhan evakuasi seluruh WNI dapat dipenuhi,” jelas Tim Perlindungan WNI.
Pemerintah menegaskan, proses repatriasi akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan situasi di Nepal. Pemulangan ini diprioritaskan untuk memastikan keamanan dan keselamatan seluruh WNI yang terjebak di tengah ketegangan politik.
Pekan ini, suasana di Nepal sangat mencekam. Tercatat 22 orang tewas dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan di berbagai wilayah di Negeri Himalaya itu.
Demo yang dipicu oleh pemblokiran 26 platform media sosial itu berujung pada undur diri massal para pejabat di sana. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli juga mundur. Sejumlah menteri menjadi sasaran amukan massa, ada yang ditonjok, ditendang, hingga dipermalukan di muka publik.
Pada 9 September, demo semakin menjadi dengan massa membakar gedung parlemen, kantor pemerintahan, gedung media, hingga rumah pejabat. Dilaporkan istri salah satu mantan perdana menteri Nepal juga meninggal usai rumahnya dibakar massa yang marah.