Krisis Ukraina, Jerman Didesak Ubah Kebijakan Ekspor Senjata

Dalam menanggapi krisis Ukraina, Jerman adalah salah satu kekuatan utama Eropa sekaligus NATO yang paling defensif. Ketika banyak negara-negara Eropa dan NATO memberi bantuan senjata pertahanan ke Ukraina, Jerman tidak melakukannya.

Menurut Christoph Heusgen dari Munich Security Conference, dia meminta pemerintah Jerman harus meningkatkan kepemimpinan di panggung internasional dan meliberalisasi kebijakan ekspor senjata. Ini termasuk mempertimbangkan mengirim senjata ke Ukraina.

Dilansir Reuters, Heusgen mengatakan dalam sebuah wawancara "kita harus berdebat tentang peran Jerman yang lebih aktif dalam kebijakan luar negeri, dan kebijakan keamanan (serta kebijakan ekspor senjata) adalah bagian darinya."

Jerman memiliki sejarah yang berdarah ketika Perang Dunia. NAZI yang dipimpin Adolf Hitler telah menimbulkan bencana besar bagi sebagian besar Eropa, menumpahkan darah di berbagai negara.

Sejarah itu telah membuat Jerman belajar dan semakin menumbuhkan sikap pasifisme untuk terus membuat kebijakan luar negeri yang mencari jalur perdamaian. Mengingat itu pula, Jerman memiliki kebijakan tidak mengirim senjata ke daerah-daerah konflik.

Sikap Jerman itu menjadi salah satu sebab mengapa kekuatan Uni Eropa (UE) tidak satu suara dalam menanggapi krisis Ukraina. Rusia yang menumpuk sekitar 100 ribu pasukan di dekat Ukraina, telah mengancam keamanan tidak hanya Eropa Timur tapi juga seluruh Eropa.

Meski begitu, pemerintah Jerman sejauh ini terus mendorong untuk memilih jalur diplomasi dalam situasi krisis Ukraina, yang menurut Barat, dipicu oleh Presiden Vladimir Putin. Menurut Heusgen, Berlin harus menunjukkan kepemimpinan politik dalam krisis, seperti menghidupkan format Normandia, yang melibatkan perwakilan Ukraina, Rusia, Prancis dan Jerman.

Sampai saat ini, Jerman tidak mau mengirim senjata untuk membantu Ukraina. Pada akhir bulan Januari, Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht menjanjikan untuk mengirim fasilitas medis lapangan ke Ukraina.

Dilansir Al Jazeera, "sebuah rumah sakit lapangan yang lengkap akan diserahkan, termasuk pelatihan yang diperlukan, semuanya dibiayai oleh Jerman sebesar 5,3 juta euro (Rp87,3 miliar)," kata Menhan Lambrecht.

Pemerintah federal Jerman meyakini bahwa pengiriman senjata ke Ukraina tidak akan membantu untuk saat ini. Beberapa negara Sekutu Barat mengecam sikap dan keputusan dari pemerintah Jerman di tengah kecemasan akan ancaman invasi Rusia ke Ukraina.

Meski bisnis ekspor senjata Jerman mengalami kenaikan sejak Kanselir Angela Merkel, tapi kebijakan mengirim senjata ke daerah konflik telah menjadi salah satu pilihan yang sulit diubah. Kanselir Olaf Scholz saat ini juga membela kebijakan untuk tidak mengirim senjata ke Ukraina. Dia mendukung solusi diplomatik untuk meredakan ketegangan Ukraina-Rusia.

Dilansir Deutsche Welle, jajak pendapat yang pernah dibuat di Jerman menyebutkan bahwa sebanyak 71 persen responden menolak penyediaan senjata Jerman ke Ukraina dan hanya 20 persen yang mendukung.

Ukraina sendiri secara resmi telah mengirim permintaan kepada Jerman untuk mengirim bantuan senjata. Dalam sebuah surat yang dikirimkan Ukraina untuk Jerman, bekas negara pecahan Soviet itu membuat permintaan khusus bantuan seperti persenjataan seperti rudal antipesawat jarak menengah, rudal permukaan-ke-udara, senapan anti-drone, sistem pelacakan elektronik, peralatan night vision, kamera pengintai dan amunisi.

Andrij Melnyk, Duta Besar Ukraina untuk Jerman juga berusaha untuk meyakinkan pemerintah Berlin. Menurutnya, Kiev tidak akan berhenti meyakinkan pemerintah Jerman dan oposisi untuk mengirim senjata pertahanan ke Ukraina karena ancaman invasi Rusia.