Kronologi Lengkap Kudeta Myanmar yang Picu Demo Berdarah

Pada 8 November 2020, pemerintah Myanmar mengadakan pemilihan umum (pemilu) yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. NLD memenangkan 82 persen kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum itu.

Sementara itu, proksi Tatmadaw Union Solidarity and Development Party (USDP) memenangkan hanya 6 persen kursi.

Tatmadaw, yang telah memimpin Myanmar selama puluhan tahun sebelumnya, memulai klaim tidak berdasar tentang adanya kecurangan dalam pemilu tersebut dan melakukan kudeta.

Menurut ALTSEAN-BURMA, lembaga yang mengkampanyekan hak asasi manusia dan demokrasi di kawasan ASEAN dengan fokus khusus di Burma, Tatmadaw telah mengerahkan tank dan kendaraan lapis baja di kota-kota besar di Burma pada 29 Januari 2021 lalu.

Kemudian pada 1 Februari 2021, Tatmadaw mengumumkan keadaan darurat, melakukan kudeta di Naypyidaw, dan secara ilegal menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pemimpin partai NLD lainnya. Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin Burma. Internet negara itu dilaporkan telah diputus sejak pukul 03.00 waktu setempat di hari itu.

Selanjutnya pada 2 Februari 2021, Tatmadaw menempatkan lebih dari 400 anggota parlemen terpilih sebagai tahanan rumah.

Pada hari yang sama dengan penahanan ratusan anggota parlemen tersebut, ratusan ribu rakyat Myanmar turun ke jalan untuk memprotes kudeta. Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM) dibentuk oleh petugas kesehatan dan masyarakat sipil.

Namun, Min Aung Hlaing membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) untuk memperkuat perebutan kekuasaan junta.

Demi memperkuat pengaruhnya di pemerintahan dan menekan pendemo, pada 4 Februari 2021 perusahaan komunikasi yang dikendalikan Tatmadaw, Myanmar Posts and Telecommunications memblokir akses ke facebook, whatsapp, dan twitter selama tiga hari. Perusahaan komunikasi milik Norwegia, Telenor, juga mematuhi tuntutan junta dan memblokir facebook.

Sejak saat itu, pendemo tak berhenti melakukan demonstrasi di seluruh sudut jalan Myanmar. Petugas kepolisian bereaksi demi membubarkan para demonstran, termasuk dengan menggunakan kekerasan.

Pada 9 Februari 2021, polisi dilaporkan menembak kepala seorang warga bernama Mya Thwe Thwe Khaing dalam sebuah demo di Naypyidaw. Wanita berusia 20 tahun itu meninggal karena luka yang dideritanya pada 19 Februari 2021. Akibat kericuhan yang tak terkendali, lebih dari 300 anggota parlemen terpilih bergabung dengan Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) untuk menentang junta.

Namun, Tatmadaw langsung menyusun Undang-Undang Keamanan Siber, yang isinya melanggar privasi digital dan kebebasan berbicara, demi meredam perbedaan pendapat yang ada.

Di saat yang sama, Tatmadaw memulai persidangan rahasia untuk Aung San Suu Kyi dan Win Myint, tanpa kehadiran pengacara pembela.

Menurut laporan, pada 28 Februari 2021 tindakan anarkis petugas kepolisian terhadap pendemo makin tidak terkendali dan semakin banyak kendaraan bersenjata disiagakan di jalan-jalan. Akibatnya, 18 pengunjuk rasa tewas dalam satu hari di tangan Tatmadaw.

Hal tersebut telah membuat marah berbagai lembaga HAM. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin 1 Maret 2021, Burma Human Rights Network (BHRN), Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK), the International Federation for Human Rights (FIDH), Progressive Voice (PV), US Campaign for Burma (USCB), dan Women Peace Network (WPN), menyebut tindakan militer telah melanggar HAM. Mereka juga meminta bisnis dan negara asing memberlakukan sanksi.

"Sebulan setelah kudeta 1 Februari 2021, eskalasi kekerasan yang tidak proporsional dan taktik teror oleh junta militer, yang didukung oleh pengerahan unit militer terkenal untuk menekan demonstrasi damai, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan tindakan internasional substantif untuk mencegah kekerasan besar-besaran yang tidak stabil," kata lembaga-lembaga tersebut dalam pernyataannya.