Kunjungi Lebanon, Presiden Prancis Ancam Jatuhkan Sanksi

Enam hari setelah ledakan di Beirut, PM Hassan Diab mengumumkan pengunduran dirinya. Selama berminggu-minggu, jabatan ini kosong sebab Presiden Michel Aoun menolak untuk mengadakan konsultasi mengenai pemilihan PM yang baru. The Economist melaporkan bahwa Aoun segera mengadakan pertemuan parlemen dan menunjuk Mustapha Adib sebagai PM baru pada 31 Agustus lalu, bertepatan dengan kunjungan Macron di hari yang sama.

Sebelum terpilih menjadi PM, Adib pernah ditunjuk sebagai ambassador Lebanon di Jerman pada tahun 2013. Selain itu, ia juga sempat bertugas sebagai penasihat PM Najib Mikati. Adib mendapatkan dukungan dari para PM Lebanon terdahulu setelah melihat daftar nama kandidat calon PM pada Minggu (30/08) lalu.

Adib berhasil meraih 90 dari 120 suara anggota parlemen. Sebagai PM yang baru, ia harus membentuk pemerintahan yang dapat mendorong reformasi ekonomi, keuangan dan pemerintahan yang jujur untuk meraih dukungan internasional, mengingat Lebanon telah mengalami krisis sebelum insiden ledakan di Beirut. PM pendahulu Adib gagal untuk mencapai target ini karena adanya intervensi politik, dimana keputusan diambil oleh sektarian yang berkuasa, bukan pemerintah.

"Ini waktunya bekerja dan saling membantu mengembalikan harapan di antara masyarakat Lebanon", ucap Adib kepada reporter. "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami berharap dapat memilih para profesional dengan keahlian yang sudah terbukti untuk melaksanakan reformasi keuangan dan ekonomi yang diperlukan", jelas Adib.

Macron turut memberikan tanggapan atas terpilihnya Adib sebagai PM baru. Ia mengaku bahwa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan parlemen Lebanon. Menurut Macron, Adib bukanlah seorang mesias, ia tahu bahwa Adib didukung oleh 'orang-orang dengan kekuatan politik yang telah kehilangan kepercayaan masyarakat'. Walaupun begitu, Macron percaya bahwa Adib mampu membangun pemerintahan dan melakukan reformasi.

Analis Politik Lebanon Emile Hokayem mengatakan bahwa politikus Lebanon paham bahwa Macron akan berkunjung dengan harapan akan adanya proses pembentukan pemerintahan dan PM, sehingga mereka mendahului Macron. “Mereka menjadikan Adib sebagai fait accompli. Macron tidak dapat datang dan membantah pemilihan Adib karena itu  mencampuri urusan sebuah negara berdaulat", jelas Hokayem seperti yang diberitakan BBC.

Melalui pemilihan ini, Macron sadar bahwa ia memiliki pengaruh yang terbatas terhadap Lebanon. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui hal ini dan mengatakan "Jangan minta Prancis untuk ikut campur dalam urusan politik Lebanon, hal itu akan menjadi sesuatu yang absurd dan gila".

Kedatangan Macron ke Lebanon juga diikuti dengan tujuan untuk mendorong pemimpin sektarian untuk menemukan konsensus mengenai reformasi dan mengakhiri korupsi maupun kepengurusan yang menghancurkan negara tersebut. "Kalian berada dalam momen kritis dalam sejarah, dimana seharusnya sistem politik di reformasi", ucap Macron pada Selasa (01/09) kemarin.

Macron juga menuntut adanya perubahan ekonomi, mengingat Lebanon terlilit hutang, mengalami keruntuhan mata uang, dan sistem perbankan yang lumpuh. Masalah Lebanon juga diperparah dengan ledakan di Beirut yang menghancurkan pelabuhan mengakibatkan krisis bahan pangan sebab pasokan makanan Lebanon bergantung dari impor.

Selama 6 hingga 12 bulan ke depan, Macron ingin melihat adanya perencanaan pemilihan parlemen dan adanya komitmen perubahan dari pemimpin partai politik di Lebanon. Dilansir dari VOA, Macron mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin dan menahan bantuan krisis jika pemerintah Lebanon tidak menunjukan perubahan yang positif.

Kepada reporter, Macron mengatakan bahwa ia berencana mengadakan konferensi internasional untuk membantu Lebanon pada pertengahan Oktober nanti. Ia juga berjanji akan datang kembali pada bulan Desember mendatang untuk memantau proses reformasi.