Larangan TikTok Bisa Perkeruh Hubungan China-AS

26 Mar 2023, 21:10 WIB

ilustrasi penggunaan TikTok (pexels.com/cottonbro studio)

Jakarta, IDN Times - Larangan Amerika Serikat (AS) terhadap aplikasi TikTok akan semakin memperparah hubungan antara Washington dan Beijing.

"Untuk pasar teknologi terbesar di dunia yang melarang penggunaan aplikasi populer milik China akan membawa implikasi yang signifikan dan membuat hubungan bilateral, yang sudah dalam kondisi buruk, menjadi lebih buruk" kata Chen Gang, asisten direktur Institut Asia Timur di National University of Singapore, dilansir dari CNA.

Menurutnya, dengan latar belakang persaingan geopolitik, larangan tersebut menandakan bahwa AS siap untuk memberi tindakan yang lebih keras terhadap kehadiran teknologi China di wilayahnya. Bahkan, platform China lainnya seperti WeChat atau Alibaba kemungkinan bisa menghadapi nasib serupa.

Benjamin Ho, asisten Profesor Benjamin Ho dari Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam Universitas Teknologi Nanyang, juga meyakini hal serupa. Menurutnya, sikap keras AS terhadap aplikasi China akan membuat kedua negara makin bersitegang.

“Hubungan telah memburuk dan saya tidak yakin kita telah melihat dasarnya. Kegilaan atas TikTok mencerminkan pemikiran Amerika bahwa waktu tidak ada di pihak mereka dalam hal menahan China," katanya.

1. AS pesimis dengan keamanan data TikTok

Di depan Komite Energi dan Perdagangan DPR AS pada Kamis (23/3/2023), CEO TikTok Chew Shou Zi berulang kali membantah bahwa perusahaannya membagikan data atau memiliki koneksi dengan Partai Komunis China. Ia juga menegaskan bahwa platform tersebut telah melakukan segalanya untuk memastikan keamanan 150 juta penggunanya di AS.

Meski begitu, Chong Ja Ian, Associate Professor dari departemen ilmu politik NUS, mengungkapkan bahwa kesaksian Chew hanya memberikan sedikit kepercayaan terhadap keamanan data pengguna AS. Ia menambahkan, undang-undang keamanan data China juga menyatakan bahwa negara bisa saja meminta data dari perusahaan.

“Kecuali jika ByteDance dan TikTok memiliki beberapa aturan hukum di China, yang tidak mungkin terjadi, mereka tetap tunduk pada undang-undang tersebut serta undang-undang yurisdiksi mana pun di mana mereka beroperasi,” kata Chong.

“Jika hal ini belum terselesaikan, poin ini kemungkinan akan menjadi hambatan utama untuk penyelesaian perbedaan yang dimiliki TikTok dengan pemerintah AS," tambahnya.

2. AS dan China terancam perang dingin

Lim Tai Wei, peneliti senior di Institut Asia Timur NUS, mengatakan bahwa larangan TikTok di AS telah ada sejak era pemerintahan Donald Trump.

“Ini akan menambah masalah yang merupakan bagian dari pemisahan, hubungan seperti Perang Dingin antara kedua negara adidaya,” katanya.

Ia menambahkan, larangan TikTok kemungkinan akan semakin memajukan pemisahan teknologi antara kedua negara, dan dapat memindahkan persaingan dari chip semikonduktor ke ranah digital.

"Setiap langkah untuk melarang TikTok juga mengirimkan sinyal Anda bersama China atau AS”, kata Ho.

Adapun Chen mengungkapkan, larangan tersebut dapat menimbulkan persaingan multidimensi antara AS dan China, misalnya di bidang ekonomi.

“Jika TikTok bukan perusahaan teknologi yang sangat sukses, mungkin AS tidak akan bersikap keras terhadap TikTok,” katanya.

3. AS dituduh sebarkan disinformasi terkait TikTok

Sebelumnya, AS khawatir pemerintah China dapat memiliki akses terhadap data sensitif pengguna melalui aplikasi TikTok.

The Wall Street Journal melaporkan, otoritas AS mempertimbangkan untuk melarang aplikasi tersebut di negaranya, jika ByteDance tidak melepaskan sahamnya.

Adapun CEO TikTok menjelaskan, penjualan itu tidak akan menyelesaikan masalah terkait keamanan nasional AS. Sebaliknya, platform media sosial itu berkomitmen untuk menggelontorkan dana sebesar1,5 miliar dolar AS, demi melindungi data pengguna AS dari akses atau pengaruh pemerintah China.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan bahwa AS belum memberikan bukti bahwa TikTok mengancam keamanan nasionalnya. Ia menuduh negara itu sengaja menggunakan alasan keamanan data untuk menekan negara asing.

“AS harus berhenti menyebarkan disinformasi tentang keamanan data, berhenti menekan perusahaan terkait, dan menyediakan lingkungan yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi bisnis asing untuk berinvestasi dan beroperasi di AS,” kata Wang.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.