Partai Konservatif Kroasia Menang Pemilu meski Gagal Raih Mayoritas
Perdana Menteri Kroasia, Andrej Plenković. (twitter.com/Andrej Plenković)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemilu parlemen Kroasia berhasil dimenangkan Partai Demokrasi Kroasia (HDZ) pimpinan Perdana Menteri Andrej Plenković. Pemilu tersebut dilaksanakan pada Rabu (16/4/2024).
Dilansir dari The Guardian, menurut hasil resmi dari lebih 90 persen tempat pemungutan suara, HDZ meraih 60 kursi dari total 151 kursi di parlemen. Angka ini menurun dibandingkan perolehan mereka pada pemilu 2020 lalu, yakni 66 kursi.
Meski menang, HDZ gagal mencapai mayoritas kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Akibatnya, partai konservatif tersebut harus melakukan negosiasi dengan partai-partai kecil lainnya guna membangun koalisi pemerintahan.
Baca Juga: Kroasia Tarik dan Larang Sementara Penjualan Coca-Cola, Kenapa?
1. Kemenangan ketiga HDZ berturut-turut
Plenković telah mengumumkan kepada pendukungnya bahwa HDZ untuk ketiga kalinya memenangkan pemilu parlemen secara meyakinkan.
"Mulai besok, kami akan bergerak untuk mengamankan mayoritas parlemen agar dapat membentuk pemerintahan," ujarnya.
Di posisi kedua, ada koalisi tengah-kiri yang dipimpin Partai Sosial Demokrat (SDP) dengan perolehan 42 kursi. Sementara itu, Homeland Movement, partai sayap kanan nasionalis, menduduki posisi ketiga dengan meraih 14 kursi parlemen.
Adapun partai ultrakonservatif dan partai hijau-kiri masing-masing memperoleh 11 dan 10 kursi. Fragmentasi parlemen yang terlihat dari hasil pemilu ini kemungkinan akan membuat negosiasi koalisi berlangsung lebih lama dan alot.
2. Negosiasi koalisi diprediksi akan alot
Editor’s picks
Para analis politik memprediksi proses negosiasi koalisi akan berlangsung alot dan panjang. Mereka menilai Homeland Movement berpotensi menjadi kingmaker atau penentu dalam pembentukan pemerintahan baru. Namun, partai tersebut belum menyatakan secara terbuka dukungannya kepada pihak manapun.
"Terlepas dari distribusi kursi akhir, parlemen kemungkinan akan lebih terfragmentasi dan negosiasi koalisi akan berlangsung lebih lama," kata Mario Bikarski, analis dari perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft.
Ia juga berpendapat bahwa pemerintahan minoritas, baik di bawah HDZ atau SDP, akan cenderung tidak stabil dan sulit bertahan hingga akhir masa jabatan.
HDZ sebelumnya diperkirakan akan mudah memenangi pemilu, namun dinamika berubah pada Maret lalu. Saat itu, Milanović, Presiden Kroasia dari kubu populis sayap kiri, secara mengejutkan menyatakan akan menantang Plenković dan menjadi calon perdana menteri dari SDP.
Baca Juga: Serbia Gak Diterima Disebut sebagai Negara Satelit Rusia oleh Kroasia
3. Masa kampanye berlangsung panas
Dilansir Al Jazeera, pengadilan memutuskan bahwa Milanović hanya dapat mencalonkan diri jika ia mengundurkan diri sebagai presiden terlebih dahulu. Namun, Milanović tetap gencar berkampanye ke seluruh negeri.
Dalam kampanyenya, Milanović menyebut pemilu kali ini sebagai referendum tentang masa depan negara. Ia bahkan menuding Plenković sebagai "bapak kejahatan" dan mendesak warga Kroasia untuk memilih partai mana pun selain HDZ.
Sebagai balasan, Plenković menuduh lawan politiknya sebagai antek pro-Rusia dan pengecut karena tidak melepas jabatan kepresidenannya. Milanović memang diketahui mengecam dukungan Uni Eropa untuk Ukraina dan menentang pelatihan tentara Ukraina di Kroasia.
Di sisi lain, Milanović beranggapan bahwa penolakannya tersebut justru bertujuan melindungi kepentingan Kroasia agar tidak terseret ke dalam konflik. Sementara itu, Plenković gencar menjual pencapaiannya membawa Kroasia bergabung dengan kawasan euro dan area Schengen pada tahun lalu.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
