Madrasah di Kashmir-Pakistan Ditutup Khawatir Diserang India

02 Mei 2025, 14:51 WIB

bendera Pakistan (unsplash.com/Abuzar Xheikh)

Jakarta, IDN Times - Otoritas Kashmir yang dikelola Pakistan telah menutup lebih dari 1.000 sekolah agama (madrasah) karena khawatir serangan militer dari India. Ketegangan antara kedua negara tetangga ini meningkat usai serangan mematikan pekan lalu.

“Kami telah mengumumkan libur 10 hari untuk semua madrasah di Kashmir,” kata Hafiz Nazeer Ahmed, kepala departemen urusan agama setempat.

India menyalahkan Pakistan atas serangan bersenjata yang menewaskan 26 orang di Pahalgam, Kashmir yang dikelola India, pada 22 April 2025. Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah memberikan kebebasan operasional penuh kepada militer untuk menangani insiden tersebut.

Pakistan sendiri menyangkal keterlibatannya dalam serangan itu. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pada Rabu (30/4/2025) pagi, Menteri Penerangan Pakistan, Attaullah Tarar, mengatakan bahwa India kemungkinan akan melancarkan serangan ke negaranya dalam 24-36 jam ke depan. Pihaknya berjanji bahwa setiap tindakan agresi akan ditanggapi dengan tegas.

1. Warga persiapkan diri jika terjadi serangan

Dilansir dari Al Jazeera, sekitar 1,5 juta orang tinggal di dekat Garis Kontrol (LoC) di Kashmir yang dikelola Pakistan. Warga kini bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, bahkan mulai menyiapkan bunker bawah tanah sederhana berdinding lumpur.

“Selama satu minggu kami terus-menerus hidup dalam ketakutan, terutama mengenai keselamatan anak-anak kami. Kami memastikan mereka tidak berkeliaran setelah pulang sekolah dan langsung kembali ke rumah," ujar Iftikhar Ahmad Mir, seorang pedagang berusia 44 tahun di Chakothi, dekat Garis Kontrol (LoC).

Petugas layanan darurat di Muzaffarabad, kota utama di Kashmir yang dikelola Pakistan, juga telah mulai melatih para siswa tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi serangan dari India.

“Kami belajar cara membalut orang yang terluka, cara membawa seseorang dengan tandu, dan cara memadamkan api,” kata Ali Raza, siswa berusia 11 tahun.

2. AS minta kedua negara mengurangi ketegangan

Militer India dan Pakistan dilaporkan masih saling baku tembak di sepanjang LoC. Pada Rabu, India menutup wilayah udaranya untuk pesawat Pakistan, setelah Islamabad melarang pesawat New Delhi terbang di atas wilayahnya.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, telah mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menekan India agar mengurangi pernyataan yang provokatif dan bertindak secara bertanggung jawab.

Dalam pernyataan pada Rabu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, meminta kedua negara untuk mengurangi ketegangan. Pihaknya juga mendesak agar pejabat Pakistan bekerja sama dalam menyelidiki serangan tersebut, dilansir dari Geo News.

Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dilaporkan telah berbicara dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, serta menawarkan bantuan dalam upaya de-eskalasi.

3. Puluhan ribu orang tewas akibat konflik di Kahsmir

India dan Pakistan telah memperebutkan wilayah Kashmir di Himalaya sejak berakhirnya pemerintahan kolonial Inggris pada 1947. Pemberontakan bersenjata kemudian muncul di wilayah Kashmir yang dikuasai India pada 1989, dengan tujuan menuntut kemerdekaan atau bergabung dengan Pakistan.

India bersikeras bahwa pemberontakan Kashmir disponsori oleh Pakistan, namun Islamabad membantahnya dan mengatakan bahwa mereka hanya mendukung aspirasi wilayah tersebut untuk menentukan nasib sendiri. Konflik ini telah menewaskan puluhan ribu orang, termasuk warga sipil, pemberontak, dan pasukan keamanan.

Serangan mematikan lainnya di Kashmir yang dikelola India terjadi di Pulwama pada 2019. Sedikitnya 40 orang tewas dan 35 lainnya terluka ketika seorang pelaku bom bunuh diri menabrakkan mobil bermuatan bahan peledak ke konvoi pasukan keamanan. Jet tempur India melancarkan serangan udara di wilayah Pakistan 12 hari kemudian.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.