Makin "Bandel", Cara Ini Dianggap Bisa Menghentikan Kim Jong-un

11 Apr 2017, 18:05 WIB

KCNA via Reuters

Bagi negara-negara barat, rezim Korea Utara selalu membuat sakit kepala. Terakhir, pemimpin negara paling tertutup di dunia itu melakukan uji coba rudal sehari setelah militer Amerika Serikat melakukan serangan ke pangkalan udara Suriah. Kim Jong-un seakan ingin mengirimkan pesan bahwa negaranya tak takut terhadap beragam ancaman yang dikeluarkan oleh negara-negara yang dianggap musuh.

Tensi antara Korea Utara dan Korea Selatan sendiri juga meningkat. Ini dilatarbelakangi oleh kabar bahwa Kim Jong-un akan kembali memerintahkan uji coba persenjataan militernya. Ditambah lagi dengan keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang meminta kapal perang AS bersiaga di kawasan Pasifik Barat yang dekat dengan semenanjung Korea.

Default Image IDN

Menurut seorang pengamat Korea Utara, AS wajib menjatuhkan sanksi ekonomi yang lebih tegas kepada rezim Korea Utara.

Default Image IDN

Sung Yoon-lee, seorang profesor dari Fletcher School, Tufts University, Amerika Serikat berkata bahwa sanksi ekonomi yang lebih tegas perlu diterapkan kepada Korea Utara. Sung, yang fokus mempelajari Korea, menyebut baik AS berperan besar dalam hal ini.

Dikutip dari situs resmi Tufts University, Sung menilai,"AS sudah menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara sejak Perang Korea pada 1953 tapi kita punya pandangan bahwa tak ada lagi yang bisa kita lakukan." Menurutnya, hal tersebut karena sanksi yang dijatuhkan tidak cukup kuat untuk membuat Korea Utara jera.

Sung membandingkan dengan sanksi AS terhadap Iran yang akhirnya mau bernegosiasi dengan pemerintahan Obama terkait program proliferasi nuklirnya. "Jumlah target sanksi Korea Utara -- individu, agensi, dan lembaga -- tahun lalu ada 70. Sedangkan jumlah target sanksi Iran mencapai 1.000. Jadi, dalam konteks angka saja terlihat sanksi kepada Korea Utara itu lemah," ujar Sung.

PBB juga bertanggungjawab untuk memberikan sanksi yang lebih detil.

Default Image IDN

Sung melihat resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara sudah sangat tegas. "Kita memiliki enam resolusi sejak 2006, dan setiap resolusi lebih tegas dari yang sebelumnya," ujar Sung. Meski begitu, ia menilai bahwa negara-negara anggota PBB perlu bekerjasama untuk menjalankannya secara lebih detil di lapangan.

Sung mencontohkan tentang larangan ekspor barang-barang mewah ke Korea Utara sebagai bagian dari sanksi ekonomi dari PBB. Ini karena Kim Jong Un terbiasa memberikan mobil-mobil mewah kepada orang-orang kuat untuk mendukung rezimnya.

"Setiap negara seharusnya memberikan definisi dan daftar dari barang-barang mewah yang tak akan mereka jual kepada Korea Utara. Hanya sekitar 50 negara dari 200 negara anggota PBB yang melakukannya," ucap Sung.

Karena tidak tegas dalam implementasinya, sejumlah korporasi internasional tetap menjalankan bisnisnya dengan rezim Korea Utara. Misalnya, Mercedez-Benz. Sung berkata bahwa dalam resolusi terakhir Dewan Keamanan PBB, produsen mobil manapun yang diketahui tetap melakukannya akan mendapatkan hukuman keras.

Kim Jong-un bukan orang yang berbuat sesukanya. Ia adalah orang yang rasional dan pintar.

Default Image IDN

Berbeda dengan persepsi umum bahwa Kim Jong-un adalah diktator gila yang suka melakukan apapun tanpa berpikir panjang termasuk berperang, Sung justru meyakini Kim adalah orang yang pintar dan rasional. Semua tindakannya terukur dengan perhitungan matang.

Sung berkata, "Selama seperempat abad Korea Utara mengambil keuntungan dari negara-negara kaya seperti AS, Tiongkok, Korea Selatan berupa uang, pangan, bahan bakar, obat-obatan, apa saja. Untuk apa? Untuk kebohongan yang terus diulang, janji untuk menghentikan program nuklir."

Dari sini Sung meyakini bahwa rezim Korea Utara pasti sangat cerdas sampai bisa terus melakukannya selama bertahun-tahun. "Jika Anda tak stabil dan gila, Anda tak akan bisa begitu," ujarnya. Sung mencontohkan keputusan Kim Jong Un untuk membunuh pamannya pada 2013, yang menurutnya adalah "bisnis seperti biasa".

Paman Kim Jong-un merupakan orang terkuat kedua di Korea Utara setelah Kim Jong-il meninggal. Sung beranggapan adalah sangat wajar bila Kim Jong Un menyingkirkannya karena kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan. "Seperti di film The Godfather, begitulah cara rezim Korea Utara bekerja," tegasnya.

Maka, menurut Sung, selain sanksi ekonomi, AS dan PBB harus menawarkan jalan keluar kepada Kim Jong Un.

Default Image IDN

Sung menilai rencana yang lebih komprehensif perlu dimiliki oleh AS jika ingin menghentikan Kim Jong-un. Bukan hanya sekadar ancaman militer konvensional dan sanksi, tapi juga diplomasi. "Anda harus memberikan jalan keluar kepada rezim Korea Utara," ucap Sung.

Skenario yang dinilai tepat oleh Sung adalah runtuhnya rezim Korea Utara. Namun, untuk mencapai tujuan itu, AS harus mau menjamin ada jalan keluar untuk mereka. "Kita ingin membuat mereka tertekan, memojokkan mereka, dan memberikan mereka solusi."

Tantangannya adalah mayoritas orang menganggap Kim Jong-un sebagai penjahat dan harus dibawa ke pengadilan internasional. Justru ini yang membuat Kim menolak menyerahkan posisinya. "Jika Kim Jong Un ingin tinggal di Hawaii, jika AS bisa menerimanya, saya bisa setuju," kata Sung. Ia pun menambahkan bahwa,"Kompromi politik seperti itu, jika bisa membebaskan jutaan rakyat Korea Utara, saya rasa kita bisa menerimanya."