Mantan Diktator Guinea Divonis 20 Tahun Penjara atas Pembantaian 

Melansir dari The Guardian, selain Camara, pengadilan juga menjatuhkan vonis bersalah kepada tujuh pejabat militer tinggi lainnya atas peran mereka dalam pembantaian tersebut.

Mantan kepala polisi Moussa Tiegboro Camara juga dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.  Sementara, Aboubacar "Toumba" Diakité, mantan kepala pengawal presiden Camara, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Claude Pivi, salah satu terdakwa yang melarikan diri, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup secara in absentia.

Meski demikian, terdapat empat terdakwa lainnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan keluarga korban dan aktivis hak asasi manusia.

Pembantaian terjadi ketika ribuan demonstran berkumpul di stadion untuk memprotes rencana Camara mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum yang akan digelar tahun berikutnya. Tentara membuka tembakan dan memperkosa puluhan wanita saat demonstrasi berlangsung.

Junta militer yang berkuasa saat itu mengklaim adanya elemen "tidak terkendali" dari angkatan bersenjata yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Namun, laporan Human Rights Watch menyebutkan bahwa pejabat tinggi Camara berada di stadion dan tidak melakukan apa pun untuk menghentikan pembantaian.

"Persidangan ini simbolis, menandai era baru yang tanpa diragukan lagi memutus sistem impunitas," ujar Halimatou Camara, pengacara yang mewakili salah satu korban selamat, dilansir dari The Guardian.

Lebih dari 100 korban selamat dan keluarga korban bersaksi dalam persidangan yang dimulai pada November 2022.

Vonis terhadap Camara dan para pejabat tinggi lainnya menuai beragam tanggapan. Beberapa keluarga korban menganggap hukuman tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

"Hukuman tidak sesuai dengan kejahatan. Saudari kami diperkosa, saudara kami dibantai, mayat dilaporkan hilang," kata Safiatou Baldé, 25, kerabat salah satu korban.

Meskipun demikian, persidangan ini dianggap sebagai momen penting dalam sejarah Guinea yang memiliki riwayat panjang otoritarianisme. Human Rights Watch menyebut vonis ini sebagai pesan jelas bahwa keadilan bisa ditegakkan bagi pelaku kejahatan serius.

Camara sendiri sempat melarikan diri ke pengasingan setelah selamat dari upaya pembunuhan beberapa bulan pasca pembantaian. Ia kembali ke Guinea lebih dari satu dekade kemudian untuk menghadapi persidangan. 

"Jika saya di sini di hadapan Anda, itu karena patriotisme saya, jika tidak saya tidak akan setuju untuk datang," ujarnya pada hari pertama persidangan, seraya mengklaim bahwa dia sedang tidur saat pembantaian terjadi.