Mantan Presiden Honduras Dihukum 45 Tahun Penjara atas Kasus Narkoba

Jaksa federal AS mengatakan bahwa Hernandez telah mengubah Honduras menjadi negara narkotika selama masa jabatannya pada 2014-2022.

Hernandez ditangkap di rumahnya di Tegucigalpa, ibu kota Honduras, tiga bulan setelah meninggalkan jabatannya pada 2022 dan diekstradisi ke AS pada April tahun itu. Pada Maret, ia dinyatakan bersalah karena memfasilitasi penyelundupan sekitar 500 ton kokain, sebagian besar berasal dari Kolombia atau Venezuela, ke AS melalui Honduras.

Dugaan keterlibatannya dalam dunia narkotika dimulai jauh sebelum dia menjadi presiden, yakni sejak 2004. Jaksa mengatakan bahwa Hernandez menggunakan uang tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, membiayai kampanye politiknya, dan melakukan kecurangan pemilu dalam pemilihan presiden tahun 2013 dan 2017.

Di persidangan, Hernandez menggambarkan dirinya sebagai pahlawan gerakan anti-narkoba yang bekerja sama dengan tiga mantan presiden AS yang berbeda untuk mengurangi impor zat adiktif tersebut.

Namun, hakim Castel menolak klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa bukti di persidangan membuktikan sebaliknya. Mantan presiden itu juga disebut menunjukkkan kemampuan akting yang cukup baik untuk menggambarkan dirinya sebagai sekutu AS dalam memerangi perdagangan kokain, sementara ia memanfaatkan polisi dan bahkan militer negaranya untuk melindungi perdagangan narkoba.

Hakim juga menyebut mantan presiden itu sebagai politisi bermuka dua yang haus akan kekuasaan.

Saksi-saksi di persidangan, termasuk para penyelundup yang mengaku bertanggung jawab atas puluhan pembunuhan, mengatakan bahwa Hernandez adalah pelindung dari beberapa pengedar kokain paling kuat di dunia, termasuk gembong narkoba terkenal Meksiko Joaquin “El Chapo” Guzman, yang menjalani hukuman penjara seumur hidup di AS.

Di Honduras, Duta Besar AS Laura Dogu pada Rabu menyebut hukuman terhadap Hernandez itu sebagai langkah penting dalam memerangi konsekuensi sosial dari perdagangan narkoba.

“Di sini, di Honduras dan AS, kita tidak boleh lupa bahwa tindakan Juan Orlando telah membuat rakyat menderita,” kata Dogu.

Luis Romero, seorang pengacara dan analis kriminal asal Honduras, mengatakan bahwa hukuman itu mengejutkan banyak orang di Honduras yang yakin dia akan menerima hukuman seumur hidup.

Pada konferensi pers di Honduras, istri Hernandez, Ana García, menegaskan bahwa suaminya tidak bersalah dan menyebut vonis itu sebagai hukuman mati tanpa pengadilan. Garcia, yang berencana mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan, mengatakan bahwa ia menantikan proses banding suaminya.

“Hari ini hanyalah satu babak dari serangkaian ketidakadilan,” ujarnya.

Dikutip DW, Hernandez bukanlah mantan kepala negara Amerika Latin pertama yang menghadapi hukuman perdagangan narkotika di AS. Sebelumnya, Manuel Noriega dari Panama divonis pada 1992 dan Alfonso Portillo dari Guatemala pada 2014.