Mantan Wakil Perdana Menteri Taiwan Ditahan atas Tuduhan Korupsi

Jaksa menuduh Cheng menerima suap dengan menggunakan jabatannya di pemerintahan. Meski begitu, pihaknya tidak memberikan rincian lebih lanjut. Media lokal melaporkan bahwa kasus tersebut kemungkinan mengenai proyek yang melibatkan perubahan tujuan penggunaan lahan selama masa jabatannya sebagai walikota Taoyuan.

Sebelumnya, Cheng telah dua kali dibebaskan dengan jaminan, namun dua kali pula jaksa mengajukan banding.

Pengadilan mengatakan, pihaknya memutuskan mendukung jaksa penuntut karena menganggap argumen mereka tentang Cheng menggunakan hubungan politik dan bisnisnya untuk memengaruhi penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan korupsi adalah wajar.

Argumen tersebut didukung oleh pesan yang dikirim Cheng kepada sekretarisnya sebelum dia diinterogasi oleh jaksa pada 5 Juli. Pesan itu menunjukkan bahwa dia telah menerima informasi tentang penyelidikan tersebut.

Dikarenakan masih ada orang yang belum memberikan pernyataan dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, penahanan diperlukan guna mencegah Cheng membahas kasus tersebut dengan orang lain dan mengoordinasikan pembelaan mereka.

Pengadilan juga mengatakan pelanggaran yang diduga dilakukan Cheng merupakan kejahatan yang membawa hukuman penjara minimal 7 tahun dan menunjukkan risiko melarikan diri yang lebih tinggi, Focus Taiwan melaporkan.

Sabtu lalu, Cheng dibebaskan dengan jaminan sebesar 5 juta new Taiwan Dolar (sekitar Rp2,4 miliar). Namun, setelah jaksa mengajukan banding, Pengadilan Tinggi pada Senin mencabut putusan awal dan memerintahkan Pengadilan Distrik Taoyuan untuk mengadakan sidang jaminan lagi.

Lalu, pada Selasa pengadilan distrik mengabulkan jaminan kepada Cheng untuk kedua kalinya setelah kembali menolak permintaan penahanan dari jaksa. Cheng dibebaskan untuk kedua kalinya dengan jaminan yang ditingkatkan sebesar 7 juta new Taiwan dolar (Rp3,4 miliar) pada Selasa malam. Ini berarti total jaminan yang diberikan adalah 12 juta new Taiwan dolar (sekitar Rp5,9 miliar).

Jaksa pun mengajukan banding atas putusan tersebut pada sidang jaminan.

Kasus Cheng disebut tidak terkait dengan investigasi di badan legislatif yang dimulai oleh partai oposisi. Baru-baru ini, Partai Kuomintang dan Partai Rakyat Taiwan mendorong perubahan undang-undang yang memberi anggota parlemen kekuasaan lebih besar untuk menyelidiki pejabat pemerintah dan pihak lain.

Cheng Wen-tsan adalah tokoh senior di Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa dan telah dipandang oleh beberapa orang sebagai calon presiden yang potensial. Namun, setelah putusan penahanannya, Komite Anti Korupsi DPP mengumumkan bahwa keanggotaan partai Cheng akan ditangguhkan selama 3 tahun mulai 12 Juli 2024.

Sementara itu, pengacara Cheng mengatakan mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Sebelum skandal korupsi tersebut mencuat, Cheng mengepalai Straits Exchange Foundation, yakni kantor penghubung Taiwan dengan China. Secara teknis, yayasan tersebut bersifat swasta karena pemerintah di Beijing dan Taipei tidak saling mengakui satu sama lain atau memiliki hubungan resmi. Pada 7 Juli, Cheng mengundurkan diri dari posisi tersebut.

Cheng pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri Taiwan dari 31 Januari 2023 - 20 Mei 2024. Dia jua pernah menjabat sebagai walikota Taoyuan dari 25 Desember 2014 - 25 Desember 2022.

Sumber rujukan:

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/taiwan-detains-former-vice-premier-facing-corruption-inquiry

https://focustaiwan.tw/society/202407110015

https://focustaiwan.tw/politics/202407060005