Media Israel: TNI akan Jadi Bagian ISF yang Pertama Tiba di Gaza

10 Feb 2026, 16:24 WIB

Santi Dewi

Ilustrasi prajurit TNI (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Intinya sih...

Area perbatasan yang akan diawasi oleh TNI
Indonesia akan mengawasi daerah Khan Yunis dan Rafah di selatan Gaza
Belum ditentukan jumlah pasukan yang akan dikirim ke Gaza
Tanda tanya besar jika Hamas tidak menyerahkan senjata pada Mei 2026
KSAD bocorkan personel TNI mulai disiapkan untuk dikirim ke Gaza
Persiapan internal TNI AD sudah dimulai dengan melatih personel yang berpotensi ditugaskan dalam misi perdamaian
Pasukan yang dikirim berasal dari unsur zeni dan batalyon kesehatan
Jumlah personel yang akan dik

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Meski dikritik luas oleh publik di Tanah Air, pemerintah akan tetap mengirimkan personel militer yang menjadi bagian pasukan stabilitas internasional (ISF) ke Gaza. Setidaknya itu yang dilaporkan oleh lembaga penyiaran publik Israel, KAN News, pada Senin (8/2/2026) malam.

Mereka melaporkan, Indonesia menjadi negara pertama yang tetap bergabung ke dalam ISF. Sementara sejumlah negara lain seperti Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Italia, Pakistan, Qatar, Azerbaijan hingga Turki, yang semula juga bersedia ikut ISF, belum menunjukkan akan menindaklanjuti hal tersebut.

Berdasarkan laporan, militer Indonesia sudah bisa berada di Gaza dalam hitungan minggu. Kepastian pengiriman pasukan TNI dalam ISF itu menanti hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, Amerika Serikat (AS). Rencananya, Prabowo akan menghadiri KTT pertama Dewan Perdamaian (Board of Peace) pada 19 Februari 2026. Prabowo juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden AS, Donald J. Trump.

Berdasarkan laporan yang diterima KAN News, baik ISF atau militer Indonesia tidak akan melakukan konfrontasi fisik dengan Hamas. TNI juga tidak bertugas untuk melucuti persenjataan milik kelompok Hamas.

Alih-alih Indonesia diharapkan mengawasi jalannya gencatan senjata, tidak tertutup kemungkinan TNI akan menangani masalah perbatasan lainnya.

1. Area perbatasan yang akan diawasi oleh TNI

Ilustrasi prajurit TNI AD (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Sejumlah area yang diprediksi akan diawasi oleh Indonesia yaitu daerah Khan Yunis dan Rafah di selatan Gaza. Meski sudah ada titik terang soal rencana pengiriman personel TNI ke Gaza, tetapi masih ada sejumlah isu yang membutuhkan solusi. Salah satunya batas kontak antara pasukan ISF dari Indonesia dengan Hamas. Bagaimana memitigasi seandainya terjadi kontak tembak antara dua kekuatan militer tersebut.

Selain itu, belum ditentukan berapa banyak pasukan dari TNI yang akan dikirim ke Gaza. Negara mana lagi yang bersedia mengirimkan personel militernya untuk terlibat dalam ISF selain Indonesia, juga belum diketahui.

Tanda tanya besar lainnya, seandainya Hamas tidak melakukan langkah serius dengan menyerahkan senjata mereka pada awal Mei 2026, belum diketahui dengan jelas apakah misi ISF akan tetap dilanjutkan atau tidak. Apakah Israel akan tetap melanjutkan serangan militer untuk merespons sikap Hamas.

2. KSAD bocorkan personel TNI mulai disiapkan untuk dikirim ke Gaza

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Petunjuk personel TNI segera dikirimkan ke Gaza di bawah mandat Board of Peace (BoP) sudah diungkapkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak. TNI AD, kata Maruli, telah memulai persiapan internal dengan melatih personel yang berpotensi ditugaskan dalam misi perdamaian. Fokus utama penyiapan, kata Maruli, diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik.

Meski begitu proses pengiriman pasukan ke Gaza masih berjalan dan memerlukan koordinasi berjenjang. "Jadi, kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan," ujar Maruli di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin kemarin.

Jenderal bintang empat itu juga menyebut, pasukan yang dikirim berasal dari unsur zeni dan batalyon kesehatan. "Orang-orang yang kemungkinan (akan dikirim) nanti di misi perdamaian sudah mulai berlatih. Jadi, berarti zeni, kesehatan, yang sering (ditugaskan di misi perdamaian). Seperti itu kami siapkan," katanya.

Ketika ditanyakan mengenai jumlah personel yang akan dikirim ke Gaza, Maruli menyebut belum ada angka pasti yang dirilis. Semua keputusan masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi di tingkat lebih lanjut dengan Mabes TNI.

“Ya, bisa satu brigade, 5.000–8.000 (personel) mungkin. Tapi, masih bernego semua. Belum pasti (angkanya). Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang," imbuhnya.

3. Akademisi UI ingatkan pengiriman pasukan ke Gaza harus dalam mandat PBB

Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (IDN Times/Irfan Fathurrohman)

Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengingatkan pengiriman pasukan ke Gaza harus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Maka, hal itu membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

"Mandat dari PBB ini penting mengingat Board of Peace (BoP) versi Presiden Trump berada di luar kerangka PBB," kata Hikmahanto di dalam keterangan tertulis pada hari ini.

Selain itu, Hikmahanto juga meminta pemerintahan Prabowo untuk memastikan jaminan keamanan bagi personel TNI. Sebab, hingga saat ini militer Israel masih melakukan serangan ke Palestina.

"Jadi, harus sudah ada jaminan bahwa pasukan Indonesia tidak mendapat serangan dari Israel," katanya.

Sebab, bila personel TNI ikut diserang militer Israel maka dikhawatirkan militer Indonesia ikut larut dalam perang melawan Israel. Poin ketiga yang perlu diperjelas yakni soal biaya pengiriman pasukan. Hikmahanto berharap pemerintah turut menjelaskan sumber anggaran untuk pengiriman personel militer ke Gaza.

"Bila pasukan dikirim dalam kerangka PBB maka anggaran ditanggung oleh PBB. Bila dalam kerangka BoP, maka bisa jadi anggaran (pengiriman pasukan) akan ditanggung oleh Indonesia sendiri," tutur dia.

Biaya ini berbeda dari dana yang juga harus dikeluarkan oleh Indonesia bila ingin menjadi anggota permanen di BoP. Berdasarkan piagam BoP, besaran iuran yang harus dibayarkan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp16,7 triliun.