PKS Dorong Pemerintah Perjuangkan Palestina Bisa Ikut Board of Peace
Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buka suara mengenai keputusan pemerintah untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat. PKS meminta agar peran sentral kepada otoritas Palestina. Kemudian, mereka secara konsisten menolak keterlibatan perwakilan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu.
"Pihak yang harus diberikan panggung utama adalah Otoritas Palestina. Mereka adalah pihak yang menjadi korban langsung dari genosida dan penjajahan Israel," ujar Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid di dalam keterangannya pada Jumat (30/1/2026).
"Maka, melibatkan Palestina dalam perumusan perdamaian adalah sebuah keniscayaan moral dalam tatanan politik internasional," imbuhnya.
Oleh sebab itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didesak mengambil peran kepemimpinan dalam menggalang kekuatan diplomasi, khususnya bersama negara-negara muslim strategis. "PKS mendorong Pemerintah Indonesia agar bersinergi dengan kekuatan dunia Islam lainnya seperti Qatar, Turki, Arab Saudi, Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA)," tutur dia.
1. Pemerintahan Prabowo didesak untuk libatkan Palestina ke BoP
Lebih lanjut, PKS mendorong pemerintahan Prabowo dapat memperjuangkan otoritas Palestina dilibatkan secara penuh di dalam Dewan Perdamaian Dunia (BoP). "Pelibatan otoritas Palestina di dalam tahap perumusan maupun keanggotaan Board of Peace," katanya.
Keterlibatan Palestina di BoP adalah syarat bagi terciptanya perdamaian yang berkeadilan. Tanpa keterlibatan Palestina, BoP akan kehilangan relevansi dan legitimasi. Pada akhirnya sulit tercipta perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina seperti inisiatif Presiden AS di periode sebelumnya.
PKS, kata Kholid, menegaskan perdamaian sejati tidak dapat dibangun di atas rasa ketidakadilan dan normalisasi penjajahan dan genosida. Dunia internasional harus berani bersikap adil dengan tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan kemanusiaan dalam institusi yang mengatasnamakan perdamaian.
"Israel seharusnya tidak boleh diberikan panggung. Dunia seharusnya memberikan sanksi untuknya," tutur dia.
2. Israel seharusnya yang bertanggung jawab atas kerusakan Palestina
PKS juga berkomentar keras soal iuran keanggotaan yang diwajibkan oleh Negeri Paman Sam bagi negara yang ikut bergabung ke dalam BoP. Alih-alih meminta negara-negara anggota membayar iuran 1 miliar Dollar AS atau setara Rp16,7 triliun, Israel yang seharusnya jadi pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan besar di Gaza.
"Keterlibatan Netanyahu dan Israel di Board of Peace justru akan merusak dan menghancurkan kredibilitas forum itu sendiri. Israel seharusnya diposisikan sebagai pihak yang dimintai pertanggung jawaban atas kehancuran dan genosida di Palestina," kata Kholid.
Bukan seperti sekarang ikut diberikan panggung terhormat dan perumus piagam BoP.
3. RI tetap fokus pada solusi dua negara di dalam BoP
Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, Indonesia dan sejumlah negara lainnya di dalam BoP akan ikut mengawasi agar pembentukan badan internasional tersebut tetap fokus pada isu kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara atau two state solution.
Ia menambahkan, dengan ikut bergabung ke dalam BoP, Indonesia bisa memiliki peranan yang lebih nyata untuk mencapai kemerdekaan penuh di Palestina.
"Saya kira dengan masuk ke dalam, Indonesia bisa mempengaruhi, memberikan saran dan pertimbangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, arahnya kemerdekaan Palestina bisa tercapai dan pertimbangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, arahnya kemerdekaan Palestina bisa tercapai dan solusi dua negara benar-benar bisa terwujud," ujar Sugiono di Davos, Swiss pada Kamis (22/1/2026).
Sugiono juga mengakui pengambilan keputusan bagi Indonesia untuk ikut bergabung ke dalam BoP tergolong cepat dan dilandasi sejumlah pertimbangan. Salah satu pertimbangan Presiden Prabowo Subianto yakni BoP diyakini merupakan salah satu cara untuk mendamaikan Palestina dan Israel.
