Menelisik Seberapa Bestie Rusia dan Afrika Selatan

Dilansir Al Jazeera, hubungan antara Afrika Selatan dan Rusia dapat dilacak kembali pada terbentuknya pembebasan Kongres Nasional Afrika (ANC) pada 1912. ANC merupakan gerakan pembebasan tertua di Afrika yang berjuang melawan kekuasaan kulit putih di Afrika Selatan.

Pada masa perang dingin, gerakan ini sangat bergantung pada dukungan Uni Soviet. Berbanding terbalik dengan dukungan Barat saat itu.

“ANC tidak menerima kehangatan dari Barat, dan Uni Soviet adalah satu-satunya sekutu yang akan memberikan dukungan,” ungkap Ebrahim Rasool, mantan Dubes Afrika Selatan untuk AS.

Uni Soviet memberi ANC dukungan finansial dan lainnya yang sangat dibutuhkan dan substansial ketika tidak ada pihak lain yang mau melakukannya.

Menurut sejarawan Rusia, Irina Filatov, Soviet mendukung sayap bersenjata ANC, Umkhonto we Sizwe, pada 1960-an dengan menyuplai senjata, amunisi, dan peralatan serta memberikan pelatihan militer kepada kader dan pimpinannya.

“Tidak ada negara lain yang memberikan dukungan seperti itu kepada ANC,” tulisnya.

Hal itu jugalah yang kemungkinan membuat delegasi ANC berkunjung ke Rusia pada April lalu dan mendapat sambutan hangat. Seorang profesor kepemimpinan publik di Stellenbosch University bernama Zwelinzima Ndevu mengamini hal tersebut.

“Uni Soviet mendukung ANC selama hari-hari gelap Apartheid dalam hal bantuan dan keuangan. Sekarang, di 2023, hubungan itu masih ada, dan inilah mengapa negara berdiri di pagar konflik Ukraina-Rusia,” katanya.

BRICS atau akronim dari Brasil, Rusia, India, China, South Africa dibentuk sejak 2009. Di awal-awal pembentukan, organisasi ini hanya terdiri dari 4 negara yakni BRIC, tanpa Afrika Selatan.

Afrika Selatan baru tergabung dalam blok ekonomi berkembang ini pada 2011 usai mendapat dorongan dari China untuk bergabung. Dengan keanggotaan ini, maka hubungan antara Rusia dan Afrika Selatan semakin terbuka.

Pada 2013 Afrika Selatan menandatangani kesepakatan Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Rusia. Ditandatangani oleh presiden Jacob Zuma dan Vladimir Putin, deklarasi ini menjabarkan kerangka kerja sama antara kedua negara. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, termasuk kolaborasi politik, ekonomi, teknologi dan budaya.

BRICS telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kedua negara, terkhusus Afrika Selatan.

“Negara-negara telah mengadopsi Strategi Kemitraan Ekonomi BRICS untuk meningkatkan akses ke pasar masing-masing, mempromosikan perdagangan dan investasi bersama, dan menciptakan lingkungan yang ramah bisnis bagi investor di semua negara BRICS,” ungkap presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dalam sebuah opini yang ditulis Juni 2022 lalu, dilansir Eyewitness News.

BRICS akan kembali mengadakan KTT di Cape Town pada 22-24 Agustus mendatang. Pada Kamis, Mentri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, bertemu dengan para diplomat negara anggota BRICS lainnya di Cape Town. Mereka membahas aksesi beberapa negara yang siap bergabung dalam organisasi tersebut, sebagaimana dilaporkan AP News.

Pertemuan itu merupakan rangkaian persiapan untuk KTT Agustus mendatang. Presiden Rusia telah diundang untuk hadir dalam KTT secara langsung, meski dibayang-bayangi oleh penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Sebagai informasi, Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani ICC, sehingga harus menangkap Putin apabila menginjakkan kaki di negara tersebut.

Mantan Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki telah mengatakan, kecil kemungkinan Putin akan ditangkap. Ia menggemakan sentimen di dalam partai yang berkuasa.

Pada bulan April, Ramaphosa sempat mengatakan bahwa negara sedang mempertimbangkan untuk menarik diri dari ICC. Namun beberapa jam kemudian, kantornya membantah pernyataan itu dengan mengatakan bahwa sikap tersebut muncul akibat miskomunikasi.

Kebijakan luar negeri nonblok Afrika Selatan belakangan santer digaungkan di tengah eskalasi konflik Rusia dan Ukraina. Sejak invasi pada Februari 2022 dimulai, Afrika Selatan telah memproklamirkan kebijakan non-blok dalam konflik tersebut.

Namun posisi ini diragukan ketika Duta Besar AS Ruben Brigety mengklaim baru-baru ini bahwa dia memiliki bukti senjata dan amunisi Afrika Selatan dimuat di kapal Rusia untuk dikirim ke negara itu pada Desember 2022 lalu.

Pemerintah Afrika Selatan dengan keras membantah tuduhan Brigety. Thandi Modise, menteri pertahanan, mengatakan bahwa tidak ada yang dimuat ke kapal Rusia. Sementara Presiden Ramaphosa hanya mengumumkan bahwa komisi independen, yang dipimpin oleh seorang pensiunan hakim, akan menyelidiki klaim AS tersebut.

Seorang analis politik bernama Eusebius McKaiser menulis di Foreign Policy bahwa posisi Afrika Selatan sebagai negara nonblok saat ini sangat tidak jelas.

“Afrika Selatan secara konsisten gagal menjelaskan, dengan cara apa pun yang substantif, apa sebenarnya doktrin nonbloknya,” katanya.

Ia juga mengungkap bahwa jika sampai Afrika Selatan terbukti menyuplai senjata ke Rusia, maka kemungkinkan besar negara ini akan dianggap oleh AS sebagai sekutu Moskow dan akan dijatuhi sanksi ekonomi yang sangat merugikan.

“Taruhannya sangat tinggi untuk Afrika Selatan, membuat kepemimpinan yang tidak berdaya dari Ramaphosa semakin merugikan negara,” tambah McKaiser.

Dalam The Conversation, kesepakatan Kemitraan Strategis Komprehensif antara kedua negara pada 2013 lalu melahirkan sebuah pakta non-agresi bagi keduanya.

Menteri hubungan dan kerjasama internasional, Naledi Pandor, pada Maret lalu menyatakan bahwa Rusia adalah teman dan kedua negara telah memiliki kemitraan kooperatif selama bertahun-tahun, termasuk kemitraan saat memerangi rezim apartheid.

Demikian pula yang dikatakan Lindiwe Zulu, menteri pembangunan sosial Afrika Selatan dan ketua subkomite ANC untuk hubungan internasional setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu.

“Rusia adalah teman kami terus menerus. Kami tidak akan mencela hubungan yang selalu kami miliki,” tuturnya.