Mengukur Hasil Pertemuan ASEAN-Junta Myanmar, Apa Bakal Ada Efeknya?

07 Jun 2021, 16:38 WIB

Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Utusan ASEAN meminta junta militer Myanmar untuk membebaskan semua tahanan politik dan membahas penerapan konsensus regional demi mengakhiri kekacauan sejak kudeta 1 Februari 2021.

Dilansir dari The Straits Times, junta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing telah menunjukkan sedikit tanda untuk mengindahkan “konsensus lima poin” yang disepakati pada April di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia pada April lalu.

Pernyataan itu disampaikan oleh utusan ASEAN setelah bertemu dengan Min Aung di Yapyidaw, ibu kota Myanmar, pada Jumat (5/6/2021).

1. Tujuan utusan ASEAN mengunjungi Myammar

Default Image IDN

Utusan yang mengunjungi Myanmar adalah Sekjen ASEAN, Lim Jock Hoi, dan Menteri II Luar Negeri Brunei Darussalam, Erywan Pehin Yusof.

Pernyataan ASEAN tertanggal 5 Juni mengatakan, tujuan kunjungan adalah membahas bagaimana Myanmar akan mencapai solusi damai untuk kepentingan rakyatnya, dalam kerangka konsensus lima poin.

Selain itu, utusan ASEAN turut menyerukan pembebasan semua tahanan politik, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang asing. Tiga kelompok terakhir tidak disebut secara spesifik dalam konsensus, namun mendapat dukungan dari anggota ASEAN.

Global New Light of Myanmar, media yang dikelola pemerintah, mengatakan pertemuan tersebut juga membahas implementasi awal terhadap kesepakatan ASEAN serta tindakan teror yang dilakukan oleh penentang junta.

2. Penentang junta semakin pesimis dengan ASEAN

Default Image IDN

Menanggapi pertemuan tersebut, penentang junta Myanmar mengaku telah kehilangan kepercayaan dengan upaya-upaya ASEAN untuk mengakhiri krisis.

"Kami memiliki sedikit kepercayaan pada upaya ASEAN. Semua harapan kami hilang. Saya tidak berpikir mereka memiliki rencana yang solid untuk kredibilitas mereka,” kata Moe Zaw Oo, selaku Wakil Menteri Luar Negeri National Unity Government (NUG), pemerintahan tandingan junta.

Keterangan Moe Zaw disampaikan pada Jumat (4/6/2021) melalui daring, yang mengalami gangguan akibat pemadaman internet. Dua sumber Reuters yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkap, mereka telah diberikan pengarahan untuk mengganggu siaran Moe Zaw atas alasan keamanan.

3. Situasi penuh dilema terjadi di Myanmar

Default Image IDN

Analis senior urusan internasional di perusahaan konsultan Solaris Strategies Singapore Mustafa Izzuddin menilai, ungkapan Moe Zaw sebagai pernyataan prematur. Menurutnya, ASEAN hingga saat ini masih mengusahakan berbagai instrumen untuk mengakhiri krisis yang telah menewaskan lebih dari 845 orang, berdasarkan laporan asosiasi pemantau setempat.

"Namun hal itu dapat dimengerti mengingat situasi domestik yang berbahaya di Myanmar dan pemerintah alternatif di Myanmar belum dilibatkan oleh ASEAN," katanya.

Mustafa menambahkan, ASEAN perlu terlibat sesegera mungkin dengan pemangku kepentingan lain dalam krisis, agar mediasi menjadi efektif dan kredibel.

Di sisi lain, analis lainnya dari Singapura, Oh Ei Sun menyarankan supaya ASEAN menangguhkan partisipasi Myanmar dalam agenda regional. Menurut dia, diperlukan tindakan keras sebab junta selalu abai terhadap kecaman internasional dan kawasan.

"(ASEAN) juga harus mengadopsi langkah-langkah yang lebih tegas dalam interaksi ekonomi dan lainnya antara Myanmar dan negara-negara anggota. Itu bisa mengikuti jejak dan melengkapi langkah-langkah keras yang diadopsi oleh negara-negara lain terhadap Myanmar," terang dia.