Oposisi Kudeta Militer Myanmar Merasa Hilang Kepercayaan ke ASEAN
Naypyitaw, IDN Times - Pihak oposisi kudeta militer Myanmar merasa kehilangan kepercayaan terhadap ASEAN setelah dua utusan ASEAN bertemu dengan pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, di Naypyitaw, Myanmar. Sebelumnya, ASEAN telah melakukan upaya untuk mengakhiri krisis yang terjadi di Myanmar. Bagaimana awal ceritanya?
1. Dalam konferensi pers, Wakil Menteri Luar Negeri Myanmar bayangan, Moe ZawOo, mengatakan pihak ASEAN seperti tidak memiliki rencana yang solid.
Dilansir dari Aljazeera.com, penentang kudeta militer Myanmar telah menyatakan bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan pada upaya diplomatik regional ASEAN untuk mengakhiri krisis di Myanmar. Pihak ASEAN telah memimpin upaya diplomatik internasional utama untuk menemukan jalan keluar dari krisis yang terjadi di Myanmar, sebuah negara yang sedang dalam kacau balau sejak pihak militer telah menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar, Aung San Suu Kyi, sejak tanggal 1 Februari 2021 lalu.
Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Myanmar bayangan, Moe Zaw Oo, mengatakan pihaknya memiliki sedikit kepercayaan pada upaya yang dilakukan oleh ASEAN dan beranggapan semua harapannya telah hilang. Ia menambahkan tidak berpikir mereka memiliki rencana yang solid untuk kredibilitas mereka. Pernyataan tersebut disampaikan melalui konferensi pers secara live streaming yang terganggu di seluruh Myanmar akibat pemutusan internet.
2. Kubu Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) telah mengumumkan amandemen besar-besaran terhadap UU Kewarganegaraan Myanmar
Pada hari Kamis, 3 Juni 2021, lalu pihak Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) telah mengumumkan amandemen besar-besaran terhadap UU Kewarganegaraan Myanmar yang akan membuka jalan bagi pengakuan sebagian besar Muslim Rohingya sebagai Warga Negara Myanmar. Sekitar tahun 2017 lalu, ratusan ribu orang Rohingya memilih melarikan diri dari Myanmar setelah tindakan keras milier Myanmar yang brutal dan kini sedang dalam penyelidikan yang kemungkinan merupakan tindakan genosida. Di hari yang sama, Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Peter Maurer, menjadi perwakilan paling senior dari organisasi internasional yang melakukan perjalanan ke Naypyitaw ketika ia bertemu dengan Min Aung Hlaing.
Maurer juga membahas penggunaan kekuatan selama operasi keamanan dan membuat kasus untuk akses kemanusiaan yang lebih baik ke daerah konflik serta untuk memulai kembali kunjungan penjara Palang Merah. Bagaimanapun, Min Aung Hlaing tidak berkomitmen tetapi tidak menolak permintaan Maurer. Sementara itu, Uni Eropa sedang merencanakan babak baru sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa dan kepentingan perekonomian mereka dalam beberapa hari ke depan.
Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan ada sanksi baris ketiga dalam persiapan yang akan disetujui dalam beberapa hari ke depan. Ia juga mengatakan bahwa upaya menemukan solusi politik untuk situasi Myanmar saat ini adalah milik ASEAN. Komunitas internasional semuanya mendukung peran mediasi ASEAN tetapi beberapa kekuatan Barat juga telah memberlakukan sanksi yang meningkat untuk menghukum kepemimpinan militer dan kepentingan ekonomi mereka.
3. Hingga saat ini, setidaknya ada 845 orang tewas dan lebih dari 4.500 orangdipenjara sejak awal kudeta militer Myanmar
Pihak militer Myanmar telah berjanji untuk mengembalikan demokrasi dalam 2 tahun ke depan. Situasi Myanmar sendiri telah tenggelam dan mengalami kekacauan besar sejak kudeta, dengan pemogokan di seluruh Myanmar, boikot, serta protes yang mengakibatkan pelumpuhan ekonomi dan puluhan ribu orang terlantar akibat pertempuran sengit antara militer dan pemberontak etnis minoritas dan milisi yang baru dibentuk. Setidaknya sampai saat ini, sebanyak 845 orang tewas oleh pasukan keamanan dan lebih dari 4.500 orang dipenjara, akan tetapi pihak militer Myanmar membantah angka-angka tersebut.
Aung San Suu Kyi termasuk diantara mereka yang sedang ditahan, didakwa di dua pengadilan berbeda dengan pelanggaran yang dimulai dari pelanggaran perbatasan COVID-19 serya mengimpor walkie-talkie secara ilegal hingga pelanggaran UU Rahasia Resmi, yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara. Pengacaranya menyuarakan keprihatinannya pada hari Jumat, 4 Juni 2021, lalu bahwa dia tidak memiliki perwakilan hukum dan kasus yang paling serius, termasuk penasihat ekonomi Australia, Sean Turnell, tetapi telah mendaftarkan semuanya ketika mewakili diri mereka sendiri.
