Menhan Jepang Absen Forum Korsel usai Kunjungi Kuil Yasukuni

Koizumi sebelumnya diperkirakan menghadiri SDD, terutama karena intensitas diplomasi pertahanan Jepang-Korsel meningkat seiring membaiknya hubungan bilateral kedua negara dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Korea Herald, jika Koizumi hadir, ia seharusnya bertemu dengan Menhan Korsel Ahn Gyu-back untuk keempat kalinya dalam waktu sekitar dua bulan. Keduanya telah mengadakan tiga pertemuan tahun ini, termasuk di sela-sela forum keamanan Singapura pada Mei dan saat kunjungan Koizumi ke Seoul pada akhir Juni.

Meskipun alasan resmi tidak diungkapkan, sumber diplomatik menyebutkan bahwa ketidakhadiran Koizumi berkaitan dengan kunjungannya ke Kuil Yasukuni pada peringatan berakhirnya Perang Dunia II pada 15 Agustus lalu. Koizumi mengunjungi kuil tersebut bersama sejumlah anggota parlemen Jepang.

Ziarah Koizumi dinilai sensitif karena dilakukan ketika ia menjabat sebagai menteri pertahanan. Pemerintah Negeri Ginseng memandang kunjungan pejabat pertahanan aktif ke Yasukuni lebih serius, dibandingkan kunjungan serupa oleh anggota kabinet atau anggota parlemen lainnya.

Kuil Yasukuni merupakan situs kontroversial yang menghormati para korban perang Jepang. Mereka termasuk 14 penjahat perang Kelas A yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan internasional. Bagi Korsel dan negara-negara tetangga di Asia, kunjungan pejabat tinggi Jepang ke tempat tersebut dianggap sebagai bentuk pengagungan terhadap masa lalu militeristik imprealisme Jepang.

Sementara itu, Kemenhan Korsel mengonfirmasi bahwa SDD 2026 tetap akan menjadi agenda utama diplomasi pertahanan kawasan. Forum tahun ini mengusung tema 'Toward a New Coexistence in the Age of Turbulence', guna merespons meningkatnya ketidakpastian lingkungan keamanan global.

SDD diperkirakan akan dihadiri sekitar 1.000 peserta dari 67 negara. Sejumlah kepala pertahanan dari negara mitra, seperti Republik Ceko, Papua Nugini, Filipina, dan Uganda, dijadwalkan hadir.

Diluncurkan pada 2012, SDD merupakan salah satu forum keamanan multilateral utama di kawasan, yang bertujuan mendorong perdamaian di Semenanjung Korea dan memperkuat kerja sama keamanan regional. Agenda tahun ini mencakup pembahasan mengenai tatanan dan aliansi internasional, keamanan maritim, perdamaian di Semenanjung Korea, serta kerja sama di bidang siber dan antariksa, Yonhap melaporkan.