Menkeu Israel: Rencana Pemindahan Warga Gaza Akan Segera Dimulai

Smotrich menilai warga Gaza sudah tidak memiliki masa depan di wilayah tersebut selama 10-15 tahun ke depan. Penilaian ini didasarkan pada tingkat kehancuran masif akibat pemboman Israel selama 15 bulan terakhir.

"Warga Gaza tidak akan punya masa depan di wilayahnya selama 10-15 tahun mendatang. Saat perang berlanjut dan Gaza hancur seperti Jabalia, tidak akan ada lagi yang tersisa di sana," kata Smotrich.

Dilansir Times of Israel, Smotrich berencana mengajukan voting di rapat kabinet terkait implementasi rencana Trump. Ia akan menuntut Hamas membebaskan semua sandera atau Israel akan menghentikan total bantuan air, listrik, dan bahan bakar ke Gaza.

Smotrich juga menginginkan aneksasi wilayah Gaza bagian utara, Koridor Philadelphia di selatan, serta beberapa area strategis lainnya. Ia mengancam akan mengambil alih 5 persen wilayah Gaza sebagai balasan jika ada sandera Israel yang terluka.

Selain itu, ia mengklaim pemerintahan Joe Biden sebelumnya telah menciptakan banyak batasan. Namun, Trump disebut telah memberikan legitimasi penuh bagi Israel dalam rencana pengambilalihan Gaza.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan komitmennya terhadap proposal Trump. Melansir Al Jazeera, Netanyahu menyatakan baik Hamas maupun Otoritas Palestina tidak akan memerintah Gaza setelah perang berakhir.

Trump sebelumnya menyampaikan dukungan terhadap rencana pemindahan massal warga Gaza ke Mesir dan Yordania. AS berencana mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi "Riviera Timur Tengah".

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, membentuk direktorat khusus untuk memfasilitasi warga Gaza yang ingin pindah. Unit Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah Pendudukan (COGAT) telah menyiapkan proposal bantuan bagi warga Gaza yang bersedia pindah. Bantuan tersebut meliputi penyediaan transportasi melalui jalur laut, udara, dan darat.

Pemerintah Israel yakin sebagian besar warga Gaza akan memilih meninggalkan wilayah mereka. Hal ini mengingat kondisi Gaza yang dinilai sudah tidak layak huni akibat serangan Israel selama lebih dari satu tahun.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan pentingnya menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Ia mengingatkan hak warga Palestina untuk hidup di tanah mereka sendiri.

Arab Saudi memimpin upaya negara-negara Arab mengembangkan proposal tandingan terhadap rencana Trump. Proposal ini meliputi pembentukan dana rekonstruksi yang dipimpin negara-negara Teluk dan kesepakatan untuk menyingkirkan Hamas.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak upaya pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam rencana Trump sebagai pelanggaran hukum internasional yang dapat dikategorikan sebagai pembersihan etnis.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan Amerika tetap terbuka terhadap proposal alternatif dari pemerintah Arab. Namun menurutnya, satu-satunya rencana yang tersedia saat ini adalah rencana Trump.

Melansir The Guardian, negara-negara Arab telah menjadwalkan pertemuan tingkat tinggi membahas rekonstruksi Gaza dan opsi pemerintahan masa depan. Liga Arab juga akan menggelar sidang khusus membahas isu ini pada akhir Februari mendatang.