Menlu ASEAN Kumpul Darurat, Desak Thailand-Kamboja Setop Bertikai

22 Des 2025, 22:30 WIB

Marcheilla Ariesta

Pertemuan Khusus Menlu ASEAN bahas konflik Thailand-Kamboja di Kuala Lumpur. (Dok. ASEAN)

Intinya sih...

Menlu ASEAN gelar pertemuan darurat untuk desak Thailand dan Kamboja hentikan konflik perbatasan.
Malaysia sebagai Ketua ASEAN memaparkan langkah yang diambil untuk mendorong penghentian permusuhan.
ASEAN mendesak kedua negara untuk menghentikan permusuhan, melaksanakan kesepakatan gencatan senjata, dan perlindungan warga sipil.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Para Menteri Luar Negeri ASEAN kembali menggelar Special ASEAN Ministerial Meeting (AMM) untuk membahas eskalasi konflik antara dua negara anggotanya, Thailand dan Kamboja. Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN itu berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (22/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ASEAN menegaskan pentingnya penghentian segera seluruh bentuk permusuhan di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja. Pertemuan ini digelar berdasarkan keputusan Perdana Menteri Malaysia, Kamboja, dan Thailand pada 11 Desember 2025, menyusul kembali meningkatnya ketegangan di kawasan perbatasan kedua negara.

Dalam pernyataan resmi Ketua ASEAN, para Menlu menegaskan kembali komitmen ASEAN terhadap persatuan, solidaritas, dan sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, serta kemakmuran kawasan.

“Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen terhadap persatuan dan solidaritas ASEAN, serta Sentralitas ASEAN dalam memastikan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran kawasan sesuai dengan Piagam ASEAN,” demikian bunyi pernyataan Ketua ASEAN, dikutip dari situs resmi ASEAN.

1. Apresiasi peran Malaysia dan AS dalam menghentikan permusuhan Thailand-Kamboja

Malaysia pimpin Pertemuan Khusus Menlu ASEAN bahas konflik Thailand-Kamboja. (Dok. ASEAN)

Dalam pertemuan tersebut, Malaysia selaku Ketua ASEAN memaparkan berbagai langkah yang telah ditempuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mendorong penghentian permusuhan. Para Menlu ASEAN juga menerima laporan dari Tim Pengamat ASEAN (ASEAN Observer Team/AOT) sesuai mandat yang telah diberikan.

ASEAN turut mengapresiasi keterlibatan aktif Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim serta Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, dengan partisipasi negara-negara anggota ASEAN dan China, dalam mendorong penyelesaian damai konflik.

“Pertemuan ini menghargai peran proaktif dan keterlibatan berkelanjutan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Donald J. Trump, dengan partisipasi aktif negara-negara anggota ASEAN dan China, dalam mempromosikan penyelesaian damai terhadap situasi yang sedang berlangsung,” tulis pernyataan tersebut.

ASEAN juga menyambut baik kesiapan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul untuk terus berkoordinasi dengan Ketua ASEAN. Langkah ini dinilai penting guna meredakan ketegangan dan mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memperburuk situasi.

2. Dorongan implementasi gencatan senjata

Pertemuan Khusus Menlu ASEAN bahas konflik Thailand-Kamboja di Kuala Lumpur. (Dok. ASEAN)

Pertemuan tersebut kembali mengingatkan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada 28 Juli, keputusan Pertemuan Luar Biasa Komite Perbatasan Umum (General Border Committee/GBC) pada 7 Agustus, serta Deklarasi Bersama Kuala Lumpur yang ditandatangani pada 26 Oktober 2025.

ASEAN mendesak Kamboja dan Thailand untuk melaksanakan seluruh kesepakatan itu secara penuh dan efektif.

“Pertemuan ini menyerukan kepada kedua pihak untuk melaksanakan secara penuh dan efektif pengaturan gencatan senjata serta seluruh keputusan dan deklarasi yang telah disepakati sebelumnya,” lanjut pernyataan itu.

Para Menlu ASEAN juga menyampaikan keprihatinan serius atas berlanjutnya ketegangan dan aksi permusuhan. Konflik tersebut telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur sipil, serta pengungsian warga di kedua sisi perbatasan.

ASEAN menekankan pentingnya perlindungan warga sipil. Organisasi kawasan itu mendesak agar masyarakat terdampak dapat kembali ke rumah dan menjalani kehidupan normal secara aman dan bermartabat.

“Pertemuan ini menyerukan agar warga sipil di wilayah perbatasan yang terdampak dapat kembali, tanpa hambatan serta dalam kondisi aman dan bermartabat, ke rumah dan mata pencaharian mereka seperti sebelum pecahnya permusuhan,” bunyi pernyataan tersebut.

3. Thailand dan Kamboja didesak menahan diri dan kembali berdialog

Pertemuan Khusus Menlu ASEAN bahas konflik Thailand-Kamboja di Kuala Lumpur. (Dok. ASEAN)

ASEAN kembali menegaskan komitmen bersama untuk menahan diri dari ancaman maupun penggunaan kekuatan, menyelesaikan sengketa secara damai, serta menghormati hukum internasional dan batas wilayah internasional.

“Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen bersama untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa secara damai, serta penghormatan terhadap hukum internasional,” tegas ASEAN.

ASEAN juga mendesak Kamboja dan Thailand untuk segera menghentikan seluruh bentuk permusuhan, memulihkan kepercayaan bersama, serta kembali ke meja dialog melalui mekanisme bilateral maupun dengan memanfaatkan peran Ketua ASEAN.

Selain itu, ASEAN mendorong dilanjutkannya kerja sama penjinakan ranjau kemanusiaan, penerapan deeskalasi militer di sepanjang perbatasan bersama di bawah pengawasan Tim Pengamat ASEAN, serta menjunjung prinsip hidup berdampingan secara damai.

Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyambut baik diskusi terkait dimulainya kembali gencatan senjata dan penghentian permusuhan. Komite Perbatasan Umum (GBC) dijadwalkan akan menggelar pertemuan pada 24 Desember 2025 untuk membahas implementasi dan verifikasi gencatan senjata.

“Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyatakan harapan agar deeskalasi permusuhan dapat segera terwujud,” demikian pernyataan tersebut.

ASEAN menegaskan akan terus memantau secara seksama perkembangan situasi antara Kamboja dan Thailand. “Para Menteri Luar Negeri ASEAN berkomitmen untuk terus mencermati dan terlibat dalam penanganan isu ini,” tutup pernyataan Ketua ASEAN.