Menlu Iran Klaim Kena Sanksi Usai Tolak Kunjungi Gedung Putih

Dilansir dari CNN, Zarif mengatakan dalam konferensi pers itu bahwa ketika pergi ke markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York pada bulan Juli, ia bertemu dengan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Ia pun mengaku telah diperingatkan bahwa jika tidak menerima undangan ke Gedung Putih, maka sanksi dari Amerika Serikat pun menanti.

Hanya saja, Zarif tidak menyebutkan siapa saja anggota Kongres yang bertemu dengannya atau membisikkan informasi tersebut kepadanya. "Saya tidak menerimanya dan diberi sanksi," ucap Zarif kepada para reporter.

Sementara itu, menurut juru bicara pemerintah Iran, Ali Rabiei, mengatakan orang yang dimaksud adalah Senator dari Partai Republik, Rand Paul. Kepada stasiun televisi milik pemerintah, Press TV, Rabiei menuturkan bahwa Paul menjembatani komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran, oleh karena itu bisa meneruskan undangan tersebut.

"Rand bertanya kepada saya apakah dia bisa terlibat. Saya katakan iya," ujar Trump kepada awak media pada 19 Juli lalu. Mantan kandidat presiden pada Pilpres Amerika Serikat 2016 itu mengomentari berita soal pemberian sanksi kepada Zarif melalui Twitter dengan menuliskan: "Jika Anda menjatuhkan sanksi kepada diplomat Anda akan memiliki lebih sedikit [kesempatan] diplomasi."

Zarif berpendapat cara yang diambil oleh Amerika Serikat itu tidak efektif sama sekali. Ia pun cenderung mencemoohnya. "Saya juga katakan bahwa sementara [Trump] mungkin ingin [sebuah] kesempatan berfoto, Amerika Serikat tidak tertarik untuk berbicara; malah [yang diminta] adalah kepatuhan Iran. Ini tidak akan terjadi," tulis Zarif melalui Twitter.

"Sebuah contoh dari taktik Amerika Serikat: mengancam menarget seseorang dalam dua minggu kecuali dia menerima undanganmu untuk mengobrol di Ruang Oval," tambahnya. Dalam konferensi pers kemarin, ia menggarisbawahi bahwa "memboikot menteri luar negeri negara lain berarti negosiasimu gagal".

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengumumkan sanksi tersebut pada 31 Juli lalu atau dua minggu setelah Zarif mengunjungi New York untuk bertemu dengan para diplomat Iran di markas PBB. Dalam suatu pernyataan yang dikeluarkan minggu lalu, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Steven Mnuchin, memberi alasan soal sanksi itu.

Seperti yang tertulis di situs resmi Kementerian Keuangan, Washington menilai Zarif turut "mengimplementasikan agenda ceroboh yang dirancang Pemimpin Tertinggi Iran, dan merupakan juru bicara utama rezim tersebut di seluruh dunia". Dengan sanksi itu, "Amerika Serikat mengirim pesan jelas kepada rezim Iran bahwa perilaku mereka akhir-akhir ini sangat tidak bisa diterima".

Tidak diketahui pasti apa dampak sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada Zarif. Ini karena dia mengaku tidak memiliki aset apa pun di luar Iran. Ia juga menegaskan Amerika Serikat tak bisa melarangnya untuk menginjakkan kaki di markas PBB di New York. Tensi antara kedua negara memanas dalam beberapa bulan ini dengan diwarnai sejumlah insiden.

Presiden Iran, Hassan Rouhani, menegaskan bahwa negaranya tidak akan mematuhi level uranium maksimum yang termakhtub dalam kesepakatan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat. Kesepakatan itu runtuh ketika Trump memutuskan mundur tahun lalu. 

"Pada 7 Juli, level pengayaan kami takkan lagi berada pada 3,67 persen. Kami akan meminggirkan komitmen tersebut. Kami akan meningkatkan [level pengayaan] melebihi 3,67 persen sampai ke sebanyak yang kami mau, sebanyak yang dibutuhkan, sebanyak yang diwajibkan," kata Rouhani.