Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Hossein Amirabdollahian, mengatakan senjata nuklir tidak dibolehkan di negaranya karena itu bertentangan dengan keyakinan dan agama di Iran.
Pernyataan itu disampaikan ketika ia berbicara dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres, melalui sambungan telepon pada Minggu (7/8/2022). Keduanya juga membahas situasi duni terkini, terutama serangan Israel ke Gaza.
Guterres menyerukan kesepakatan di Wina. Menanggapi itu, Amirabdollahian mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh pemimpin Iran, Ali Khamenei, yang melarang pengembangan senjata nuklir.
“Perjanjian internasional non-proliferasi nuklir (NPT) adalah hasil dari keseimbangan. Namun, beberapa negara memiliki pendekatan selektif terhadapnya,” katanya, dikutip dari Al Mayadeen.
Iran juga menyoroti beberapa aspek NPT yang belum terlaksana di Timur Tengah dan harus mendapat perhatian, seperti pelucutan senjata nuklir.
Amirabdollahian mencatat, Iran adalah negara di kawasan Timur Tengah yang memprakarsai gagasan bebas nuklir. Ia menyatakan pihaknya siap menjalani kerja sama yang konstruktif dalam hal ini.
Terkait pembicaraan di Wina, Amirabdollahian mengatakan pihaknya menginginkan kesepakatan yang langgeng. Namun, itu kembali lagi kepada niat dari pihak Amerika Serikat (AS), katanya.
Ia juga mencatat kerja sama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan menyarankan untuk menjauh dari hal berbau politik, serta menyelesaikan masalah melalui jalur teknis.
Sementara itu, Sekjen PBB mengatakan pembicaraan nuklir perlu kembali untuk dilanjutkan. Guterres menyoroti pentingnya hal demikian untuk menghindari insiden di Hiroshima dan Nagasaki di era Perang Dunia II.
Dalam kesempatan itu pula, keduanya menyatakan keprihatinan atas agresi Israel ke Palestina. Mereka mendesak Israel untuk berhenti melakukan pembantaian.
Mereka juga membahas Yaman dan gencatan senjata dua bulan yang diperpanjang hingga 2 Agustus. Guterres berterima kasih atas upaya Iran untuk membantu memperpanjang gencatan senjata itu.