Menlu Israel: Kami Dukung Solusi 2 Negara, Tapi Sepertinya Mustahil

13 Jul 2021, 17:02 WIB

Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid. (Instagram.com/yairlapid)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid, menyebut solusi dua negara (two state solution) sebagai solusi konflik Israel-Palestina adalah opsi yang tidak mungkin. Pernyataan itu disampaikan Lapid dalam pidatonya di hadapan diplomat tinggi Uni Eropa, Senin (12/7/2021).

"Bukan rahasia lagi bahwa saya mendukung solusi dua negara. Sayangnya, tidak ada rencana itu saat ini. Namun, ada satu hal yang perlu kita semua ingat. Jika akhirnya ada negara Palestina, itu harus. (Negara) yang damai dan mencintai demokrasi,” kata Lapid pada pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa yang dihadiri oleh 26 menteri.

"Kami tidak bisa diminta untuk mengambil bagian dalam membangun ancaman lain bagi hidup kami," tambah Lapid, sebagaimana diberitakan Middle East Eye.

1. Lapid sebut normalisasi dengan negara Arab sebagai kemajuan besar

Penandatanganan Kesepakatan Abraham antara UEA, Bahrain, dan Israel, di Gedung Putih, pada 15 September 2020. twitter.com/SecPompeo

Lapid kemudian menyebut normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab tahun lalu sebagai jenis perdamaian baru dengan seluruh kawasan.

Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel berkat mediasi Amerika Serikat (AS). Negara Arab lainnya, seperti Bahrain, Sudan, dan Maroko kemudian mengikuti langkah UEA.

Perjanjian yang dikenal sebagai "Kesepakatan Abraham" itu menghancurkan konsensus Arab, bahwa tidak boleh ada normalisasi dengan Israel hingga kesepakatan damai dengan Palestina tercapai.

"Sesuatu yang baik sedang terjadi antara kami dan kaum moderat di dunia Arab. Saya ingin memperluas lingkaran perdamaian ke negara-negara lainnya,” ungkap Lapid.

2. Israel tidak mau kemerdekaan Palestina menjadi ancaman

Perdana Menteri Israel, Yair Lapid. (Instagram.com/yairlapid)

Sosok yang akan menjabat sebagai Perdana Menteri itu turut menjadikan Palestina sebagai salah satu entitas yang hendak dinormalisasi hubungannya.

“Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah memastikan bahwa tidak ada langkah yang diambil, yang akan mencegah kemungkinan perdamaian di masa depan, dan kita perlu meningkatkan kehidupan warga Palestina,” papar dia.

Lapid menyambung, “apapun yang bersifat kemanusiaan, saya akan mendukungnya. Segala sesuatu yang membangun ekonomi Palestina, saya mendukungnya.”

3. Uni Eropa ingin menjajaki babak baru hubungan luar negeri dengan Israel

Mantan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (Instagram.com/b.netanyahu)

Kehadiran Lapid di tengah Menlu Uni Eropa merupakan strategi Israel untuk memulai awal diplomatik baru, selepas jabatan Netanyahu yang panjang akhirnya berakhir. Uni Eropa juga memanfaatkan pertemuan dengan Lapid sebagai instrumen untuk mendamaikan Timur Tengah.

Lapid juga melawat ke Brussels, Belgia untuk menemui Sekjen NATO Jens Stoltenberg pada Senin kemarin. Dia menyampaikan ketersediaan Israel untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang, termasuk intelijen, teknologi siber, dan perubahan iklim.

Sumber diplomatik mengatakan kepada media Haaretz, undangan Lapid pada pertemuan tersebut menandakan keinginan negara-negara Uni Eropa untuk membuka babak baru dalam hubungan luar negeri.

Hubungan Uni Eropa-Israel berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, ketika Netanyahu bersumpah tidak akan menandatangani perjanjian apapun sampai Uni Eropa tidak lagi melihat apa yang dilakukan Israel di Palestina sebagai pendudukan.